JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR meminta Kementerian Perhubungan untuk segera menyelesaikan tindak lanjut semua rekomendasi atas enam temuan terkait sistem pengendalian intern dan tujuh temuan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester I Tahun 2012 dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Demikian salah satu butir kesimpulan Raker Komisi VI DPR dengan Menteri Perhubungan E.E Mangindaan, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said, di Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (29/1).
Selain itu, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan sistem pengendalian intern sehingga temuan-temuan yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang.
"Komisi V DPR RI juga akan mengagendakan Rapat Gabungan bersama BAKN dengan menghadirkan BPK dan Inspektorat Jenderal Mitra Kerja Komisi V DPR RI," ujar Muhidin.(si/dpr/bhc/opn) |
