Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kemenhub
Komisi V DPR Desek Kemenhub Tingkatkan Standar Penerbangan
Wednesday 02 Sep 2015 13:59:49

Ilustrasi. Tampak suasanan ruang tunggu Gate B1 Bandara Soeta penuh sesak karena delay lebih 2 jam pada beberapa tujuan pesawat.(Foto: BH/sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pemenuhan standar internasional keselamatan penerbangan dan pelayaran berdasarkan ketentuan ICAO dan IMO. Demikian salah satu butir kesimpulan Komisi V DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Lasarus, di Gedung DPR, Selasa, (1/9).

Butir kesimpulan lainnya, terkait keselamatan dan keamanan penerbangan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan juga sepakat akan melakukan pembahasan secara khusus dalam rapat kerja berikutnya.

Pada kesempatan itu, Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil-hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam proses pembahasan program dan pengalokasian anggaran Kementerian Perhubungan berdasarkan skala prioritas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, jelas Lasarus, Komisi V DPR RI juga mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran termasuk mengatasi hambatan, sehingga target pencapaian yang direncanakan dapat terealisasi minimal sebesar 84,59%.

Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan sepakat bahwa kelengkapan dokumen seperti Term of Reference (TOR) dan Detail Engineering Design (DED) merupakan bagian persyaratan, yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran selanjutnya.(Sugeng/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Kemenhub
 
• OTT Uang Miliaran di 33 Tas, KPK Tetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Jadi Tersangka
 
• Antisipasi Buku Pelaut Palsu, Syahbandar Samarinda Cek Rutin Keluar Masuk Kapal
 
• Polisi Tangkap Pembuat Dokumen Palsu Buku Pelaut
 
• Tiga Oknum PNS Kemenhub Resmi Jadi Tersangka OTT Pungli
 
• Kapolri Lakukan OTT Pungli di Kemenhub
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]