Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi V
Komisi V: Angka Kematian Dalam Transportasi Harus Ditekan
Monday 18 Mar 2013 09:15:56

Anggota Komisi V DPR RI, Rendy Lamadjido.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR meminta pemerintah sebagai regulator dan operator transportasi agar angka kematian dalam transportasi ditekan seminimal mungkin. Jumlah yang menjadi korban sekitar 30.000 sepanjang 2012.

“Jumlah ini hanya di jalan raya saja, belum lagi terjadi pada moda lain selain di darat, dan ini kalau dikalkulasi 3-4orang/jam, ini merupakan jumlah tertinggi Ini adalah jumlah tertinggi di dunia,” kata anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamadjido di DPR Jakarta, Minggu (17/3).

Korban tersebut terjadi karena kelalaian manusia. Dari banyak kunjungan anggota DPR ke daerah, yang menjadi korban transportasi terindentifikasi disebabkan traffic management, kurang pemahaman terhadap rekayasa lalulintas, dan belum dijalankan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan lalu lintas.

Seperti kecelakaan Bus di Ciloto yang menelan 17 orang tewas, pada tahun 2009 ditempat yang sama menelan korban 49 orang. Dari laporan yang diterima selalu menyalahkan kurang berfungsinya rem, padahal masalah itu sebenarnya siapa yang mengendalikannya.

Bila diamati dari kejadiannya, bus yang dioperasikan sudah terhapus dari perusahan, namun masih dipergunakan untuk membawa penumpang. Malah plat nomornya warna hitam, jadi bukan untuk membawa penumpang umum. “Demikian pula kecelakaan di jalan Sukabumi-Cianjur, di sana ada turunan sangat tajam, tapi tidak dipasang rambu,” katanya.(dry/ipb/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi V
 
• Public Service Tak Kenal Untung Rugi
 
• Terjadi Anggaran Ganda dalam Pengadaan dan Pengelolaan BRT NTB
 
• Komisi V DPR Pihatin Adanya Polemik Angkutan Online
 
• Bagasi Penumpang Hilang, Akibat Rendahnya Keamanan Dan Pengawasan Bandara
 
• Komisi V DPR Janji Segera Tuntaskan RUU Arsitek
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]