Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Freeport
Komisi IX Tanyakan PHK di PT Freeport dan Redpath yang Semena-mena
2016-11-23 17:44:06

Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay dari Fraksi PAN.(Foto: rizka/iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR mempertanyakan pekerja PT Freeport dan PT Redpath yang diberhentikan (PHK) serta disebarkan nama-nama yang diberhentikan melalui email ke 96 perusahaan kontraktor yang ada di Papua agar mereka tidak diterima bekerja.

Hal ini mengemuka pada rapat dengar pendapat umum dengan DPRD Papua beserta perwakilan Serikat Pekerja dari PT Freeport dan PT Redpath, Selasa (22/11) di gedung DPR RI.

Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan semua pihak terkait termasuk memanggil ulang pihak perusahaan PT Freeport dan PT Redpath untuk dimintai keterangan.

"Kita panggil Kementerian Tenaga Kerja beserta Direktorat Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Indrustrial, karena mereka yang berwenang dalam hal ini. Selain itu, kita juga akan panggil kembali PT Freeport dan PT Redpath untuk menanyakan bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, karena kami belum mendapatkan laporan resmi, kami harus mendengar kedua belah pihak," ujarnya usai memimpin rapat.

Politisi Fraksi PAN itu juga menegaskan pihaknya akan terus mempelajari kasus ini dan melihat kepada undang-undang apakah ada peraturan yang dilanggar.

Senada dengan Saleh, Anggota Komisi IX DPR Amelia Anggraini mengatakan masalah ini seharusnya tugas dan kewenangan Kemenaker, apabila dilevel provinsi tidak dapat diselesaikan. Apalagi, perselisihan hubungan industrial sudah memakan waktu hingga 2 tahun dan merugikan banyak pihak.

"Harusnya yang melakukan ini Kemenaker, tapi kami bisa mediasi karena ini menyangkut nasib 125 pekerja yang diperlakukan semena-mena, ini juga fungsi kami untuk melindungi para pekerja. Kami akan memanggil kembali PT Freeport dan PT Redpath untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini," ungkapnya.

Sebelumnya, perwakilan Serikat Pekerja Papua Yasaya menjelaskan, PHK yang dilakukan terhadap 125 pekerja tidak sesuai dengan prosedur. "Kami sudah menempuh semua jalan untuk menyelesaikan masalah ini tapi tidak didengar oleh pihak perusahaan, makanya kami pikir jalan terakhir mengadu ke DPR," ungkapnya.

Pihaknya berharap pertemuan dengan DPR memberikan solusi yang tepat. "Masalah tersebut merupakan persoalan besar. PHK ini menambah tingkat kemiskinan di Papua, karena 125 pekerja yang di PHK belum mendapat pekerjaan karena email yang dikirim orang asing ke 96 perusahaan kontraktor agar tidak menerima mereka bekerja, bahkan ada 4 orang yang meninggal dunia," tuturnya.

"DPRD Papua juga sudah membentuk Panitia Khusus untuk kasus tersebut agar tidak ada lagi yang berteriak tidak puas dengan negeri ini. DPRD bahkan telah memebentuk Pansus untuk mengawal dan memberi advokasi terhadap kasus tersebut," tambahnya.(rnm/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Freeport
 
• Mulyanto: Isu Perpanjangan Izin PTFI Perlu Dibahas oleh Capres-Cawapres di Masa Kampanye
 
• Legislator Nilai Perpanjangan Ijin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport Indonesia Akan Jadi Preseden Buruk
 
• Ridwan Hisyam Nilai Pembangunan Smelter Freeport Hanya Akal-Akalan Semata
 
• Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
 
• Wahh, Sudirman Said Ungkap Pertemuan Rahasia Jokowi dan Bos Freeport terkait Perpanjangan Izin
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]