Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi IX
Komisi IX Sesalkan Ketidakhadiran Meneg BUMN
Monday 18 Feb 2013 14:57:07

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP).(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI menyesalkan ketidakhadiran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Dahlan Iskan dan Wakil Meneg BUMN. Pasalnya, banyak persoalan yang harus dibicarakan dan diselesaikan terkait nasib para pekerja di empat perusahaan BUMN, yaitu PT Pertamina, PT PLN, PPD dan PT Dirgantara.

“Ini pelecehan dan tidak etis seorang menteri di undang rapat kerja dengan DPR tidak mau hadir. Jadi tidak pantaslah seorang menteri di undang rapat kerja dengan DPR tidak mau hadir,” tegas Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP) saat ditemui tim parle seusai menunda rapat tersebut, di Gedung Nusantara I DPR, Senin (18/2).

Menurutnya, ini sama sekali tidak menghormati DPR bahkan Meneg BUMN hanya mengirim surat begitu saja kepada Komisi IX DPR. Menterinya tidak hadir, wakil menterinya pun ikut juga tidak hadir, yang hadir hanya dirut-dirut BUMN saja, tambahnya.

“Komisi IX DPR akan menjadwalkan ulang undangan untuk Meneg BUMN pada Rabu (20/2). Kalau dia tidak hadir lagi ya kita undang lagi, kalau sampai tiga kali kita undang tidak terpenuhi maka kita akan laporkan Meneg BUMN kepada Pimpinan DPR,” jelas Irgan.

Sementara Ketua Komisi IX DPR yang membuka rapat kerja tersebut, saat membuka rapat, mengemukakan bahwa DPR memiliki tata tertib, jika DPR tiga kali mengundang dan Meneg BUMN tidak hadir juga dia akan memanggil paksa Menteri BUMN tersebut. “Kita seret saja, tidak usah pakai polisi, suruh saja tenaga kerja seret dari beberapa elemen yang sudah masuk ke Komisi IX DPR,” tegasnya.

“Kalau kita santun dia tidak bisa dan tidak menghargai DPR RI, ya secara santun kita tidak santun saja ke dia,” tambahnya.

Sedianya, hari ini, Senin (18/2), Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menakertrans, Meneg BUMN, Dirut PLN, Dirut Pertamina, Dirut PPD, dan Dirut PT Dirgantara yang membahas masalah ketenagakerjaan di keempat BUMN tersebut.(iw/sc/dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait Komisi IX
 
• Komisi IX Akan Panggil Direksi PT Dirgantara Indonesia
 
• Komisi IX DPR Apresiasi Sumbar Alokasikan Anggaran Kesehatan Diatas 10 Persen
 
• Komisi IX DPR Investigasi Langsung Kasus Obat Anestesi
 
• RUU Kesehatan Jiwa Akan Berikan Pelayanan Secara Komprehensif
 
• Terkait Kasus dr. Ayu - Komisi IX Pertanyakan Peran IDI, MKDKI, KKI dan Kemenkes
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]