Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi IX
Komisi IX Minta Tenaga Pengawas Ditambah
Wednesday 22 May 2013 10:29:22

Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati (F-PPP) (kanan) saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (21/5).(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati (F-PPP) meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera memenuhi kekurangan tenaga pengawas. Hal tersebut disampaikan Okky menyoroti kasus penyekapan buruh kuali di Sepatan Timur, Tangerang.

“Kemaren ketika rapat dengan Bupati Tangerang, terinformasikan ada 5.346 perusahaan di Tangerang namun tenaga pengawasnya hanya 15 orang. Sementara menurut Menakertrans sendiri idealnya satu pengawas mengawasi lima perusahaan dalam waktu satu bulan, sehingga dalam satu tahun mereka bisa mengawasi 60 kali perusahaan,” papar Okky saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (21/5).

Jika kita lihat, di Tangerang dengan 5.346 perusahaan dan 15 tenaga pengawas, artinya satu bulan tenaga pengawas akan mengawasi 75 perusahaan, dan untuk satu tahun mereka akan mengawasi 900 perusahaan. Artinya di Tangerang jika ada 5.346 perusahaan, baru akan selesai diawasi dalam waktu 5 tahun 9 bulan.

“Ini menurut hemat saya sesuatu yang sangat krusial sekali bahwa tenaga pengawas itu harus segera dipenuhi,” tegasnya.

Menurut Okky, hal-hal yang merugikan para buruh itu selamanya akan terjadi jika tiga hal ini pemerintah tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Pertama, menyediakan lapangan pekerjaan yang formal, kedua tenaga pengawas yang cukup, dan ketiga selama masih ada kongkalikong antara tenaga pengawas dengan pengusaha maka masalah-masalah yang menindas para pekerja itu pasti akan terus terjadi.

Okky juga mempertanyakan seberapa jauh pelatihan K3 atau sosialisasi K3 dilakukan pada industri kecil dan menengah dan bagaimana Disnaker memiliki pemahaman dalam mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai K3. Karena menurut Okky, perusahaan kuali di Tangerang ini yang sudah barang tentu memiliki limbah metal dan perusahaannya bisa dikategorikan industri kecil atau menengah.(sc/dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait Komisi IX
 
• Komisi IX Akan Panggil Direksi PT Dirgantara Indonesia
 
• Komisi IX DPR Apresiasi Sumbar Alokasikan Anggaran Kesehatan Diatas 10 Persen
 
• Komisi IX DPR Investigasi Langsung Kasus Obat Anestesi
 
• RUU Kesehatan Jiwa Akan Berikan Pelayanan Secara Komprehensif
 
• Terkait Kasus dr. Ayu - Komisi IX Pertanyakan Peran IDI, MKDKI, KKI dan Kemenkes
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]