Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi IX
Komisi IX Kritik Menurunnya Anggaran Kemenkes
Wednesday 04 Sep 2013 12:29:40

Wakil Ketua Komisi IX, Nova Riyanti Yusuf.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tren anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan grafik penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2011 anggaran Kemenkes 2,51% dari APBN. Kini, 2013, anggarannya merosot lagi menjadi 2,17% dari APBN.

Demikian mengemuka dalam rapat kerja (Raker) Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Selasa (3/9). Menurunnya anggaran kesehatan mendapat kritik tajam dari para anggota Komisi IX. Menkes juga dinilai kurang fight memperjuangankan anggaran kesehatan bagi masyarakat. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf (F-PD).

Dari paparannya, Menkes mejelaskan, pada RAPBN tahun 2014, Kemenkes mendapat alokasi anggaran 2,47% atau Rp 1.817 triliun. Sedikit lebih tinggi dari alokasi tahun 2013. Tapi Komisi IX masih tak habis pikir, bagaimana anggaran untuk menyehatkan masyarakat begitu sedikit. Bahkan, tidak sesuai dengan amanah UU No.36/2009 tentang Kesehatang yang mengamanatkan 5% dari APBN.

Menkes sendiri mengakui, kementeriannya kekurangan anggaran hingga Rp 9,182 triliun. Tapi, Kementerian Keuangan, lanjut Menkes, telah menyiapkan cadangan anggaran sebesar Rp 2 triliun. Namun, cadangan anggaran tersebut diprioritaskan untuk program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) tahun 2014.

Seperti diketahui, pemerintah pada awal tahun depan akan memulai program kesehatan lewat BPJS dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya adalah menambah kapasitas puskesmas-puskesmas dan rumah sakit-rumah sakit di daerah. Bahkan, berjanji akan menambah tempat tidur kelas III di setiap rumah sakit pemerintah.(mh/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Komisi IX
 
• Komisi IX Akan Panggil Direksi PT Dirgantara Indonesia
 
• Komisi IX DPR Apresiasi Sumbar Alokasikan Anggaran Kesehatan Diatas 10 Persen
 
• Komisi IX DPR Investigasi Langsung Kasus Obat Anestesi
 
• RUU Kesehatan Jiwa Akan Berikan Pelayanan Secara Komprehensif
 
• Terkait Kasus dr. Ayu - Komisi IX Pertanyakan Peran IDI, MKDKI, KKI dan Kemenkes
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]