Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi IX
Komisi IX DPR RI Desak Pemerintah Terbitkan PP Jaminan Kesehatan
Wednesday 28 Nov 2012 08:50:19

Wakil Ketua Komisi IX, Irgan Chairul Mahfiz saat memimpin rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/11).(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka persiapan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2014, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) untuk mempercepat penerbitan Perpres tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Demikian, salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/11).

“Selain itu, Kemenkes diminta untuk mengambil langkah percepatan pencapaian Peta Jalan pelaksanaan BPJS Kesehatan tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz yang memimpin rapat kerja tersebut.

Sementara itu, saat sesi tanya jawab, Anggota Komisi IX Surya Chandra Surapaty (F-PDIP), menilai Kemenkes tidak siap dalam mengimplementasikan BPJS Kesehatan.

“Sampai hari ini peraturan pelaksanaan BPJS, seperti Perpres tentang Jaminan Kesehatan dan PP tentang Penerima Bantuan Iuran belum ada,” imbuh Surya.

“Tadi Kemenkes menargetkan implementasi BPJS sebesar 70% pada 2014 nanti, mengapa tidak 100%, padahal Kemenkes mendapat anggaran sampai 5% dari total APBN,” tegasnya.

Menurut Surya, dari besarya target yang diajukan Kemenkes membuktikan bahwa Kemenkes belum siap untuk mengimplementasikan BPJS Kesehatasn 2014.

“Untuk jaminan kesehatan masyarakat, rujukkannya harus sudah mulai didorong dari sekarang, agar 2014 nanti sudah masuk ke pelaksanaan BPJS,” kata Surya. (sc/dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait Komisi IX
 
• Komisi IX Akan Panggil Direksi PT Dirgantara Indonesia
 
• Komisi IX DPR Apresiasi Sumbar Alokasikan Anggaran Kesehatan Diatas 10 Persen
 
• Komisi IX DPR Investigasi Langsung Kasus Obat Anestesi
 
• RUU Kesehatan Jiwa Akan Berikan Pelayanan Secara Komprehensif
 
• Terkait Kasus dr. Ayu - Komisi IX Pertanyakan Peran IDI, MKDKI, KKI dan Kemenkes
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]