JAKARTA, Berita HUKUM - Kontrol Dinas Ketenagakerjaan di daerah dinilai sangat lemah terhadap tenaga kerja asing (TKA). Banyak penyelundupan jumlah pekerja asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Inventarisasi pekerja asing menjadi pekerjaan mendesak yang harus dilakukan Disnaker.
Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani usai mengikuti rangkaian kunjungan kerja ke Jatim. Irma yang ditemui sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna, Selasa (2/2), mengatakan, banyak perusahaan yang menyembunyikan jumlah TKA-nya. Temuan seperti ini ternyata banyak terjadi di berbagai daerah.
“Contoh, sekarang banyak perusahaan yang memasukkan pekerja asing 10 orang. Ternyata yang dilaporkan hanya 2-3 pekerja asing saja. Kontrol Disnaker di mana? Maka saya bilang, inventarisir jumlah TKA yang masuk. Harus tahu posisinya di mana, pekerjaannya apa, dan yang bertanggung jawab siapa,” tandas politisi Partai Nasdem tersebut.
Irma lalu mengungkapkan, di Sunter, Jakarta, juga ditemukan kasus serupa. Berdasarkan laporan yang diterimanya ada perusahaan yang mempekerjakan 20 orang Cina. Sementara yang resmi dilaporkan ke Kemenaker hanya empat orang. Ketika Kemenaker sidak ke perusahaan tersebut, hanya empat pekerja itu yang dimunculkan. Sisanya disembunyikan di ruang terpisah.
“Yang saya enggak ngerti, kenapa Kemenaker bisa kecolongan. Pekerja asing yang masuk itu, kan, harus diinventarisir di mana mereka dan bekerja pada siapa,” kilah Irma. Pada bagian lain, politisi dari dapil Sumsel I ini juga menyesalkan adanya syarat menggunakan pekerja asal Cina dalam kontrak pengerjaan infrastruktur kereta cepat yang akan dilakukan pemerintah. “Ini merupakan salah satu technical know how yang tidak ada gunanya. Saya yakin tidak akan ada alih teknologi di situ.”(mh/dpr/bh/sya) |
