Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Komisi IV
Komisi IV Dukung Konservasi Penyu di Pariaman
Sunday 31 Aug 2014 11:52:55

Penangkaran Penyu Kota Pariaman Sumatera Barat.(Foto: twitter)
PARIAMAN, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Kotamadya Pariaman, Sumatera Barat untuk membangun kawasan konservasi penyu. Kebijakan pembangunan yang dipadukan dengan keseimbangan lingkungan dipastikan pada saatnya akan menghasilkan hal positif.

"Kalau kota Pariaman sudah memulai memperhatikan lingkungan sebagai base of development itu sudah baik. Pembangunan yang dikembangkan dengan basis lingkungan yang baik akan menghasilkan yang baik pula. Jadi kita dukung konservasi ini," kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV Herman Khaeron di Pariaman, Kamis, (28/8).

Politisi FP Demokrat ini menjelaskan inisiatif konservasi penyu dimulai di Nusa Dua, Bali. Sebagai anggota working group untuk pelestarian penyu, Herman yang juga Wakil Ketua Komisi IV ini berharap Pemkot Pariaman dapat mengungguli capaian daerah lain.

Anggota Komisi IV Sri Hidayati menyoroti langkah Pemkot Pariaman untuk meredam kebiasaan masyarakat setempat mengkonsumsi telur penyu dengan menyebut telur yang mirip bola pingpong itu bisa bikin impoten.

"Iya saya rasa kepercayaan masyarakat sebelumnya makan telur penyu bagus untuk vitalitas tidak didukung kajian ilmiah juga kan. Lebih baik begitu ya, dari pada penyu punah karena manusia terus memburu telurnya," tekannya.

Sementara itu Wakil Walikota Pariaman Genius Umar menjelaskan disamping mengoreksi kepercayaan telur penyu untuk vitalitas, dilakukan pula kebijakan jemput bola membeli telur penyu milik masyarakat Rp3000/butir. Langkah ini cukup berhasil, pada akhirnya secara berkala pemkot melepas tukik ke laut.

"Kawasan konservasi penyu kita cukup luas sampai ke empat pulau yang berhadapan langsung dengan pantai Pariaman sekarang sudah berkembang menjadi kawasan wisata favorit. Masyarakat juga kami ajak melepas anak penyu atau tukik ke laut dan memberikan donasi perkembangan program ini," tuturnya.

Ia juga menyebut kawasan konservasi di Pariaman juga sudah menarik sejumlah mahasiswa mancanegara untuk melakukan penelitian. Kunjungan Tim Komisi IV di kawasan konservasi itu juga ditutup dengan melepas sejumlah tukik ke laut.(iky/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait Komisi IV
 
• Kebijakan Pemerintah Harus Sesuai Harapan Rakyat
 
• Titiek Soeharto Berharap Menteri Lebih Perhatikan Pembudidaya Kepiting
 
• Anggota DPR Kriitik Larangan Penangkapan Benih Lobster
 
• Komisi IV Pertanyakan Menurunnya Sejumlah Indikator Pertanian
 
• Komisi IV Pertanyakan Arah Kebijakan Dewan Kelautan Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]