Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Beras
Komisi IV DPR Tolak Keras Impor 1 Juta Ton Beras
2021-03-19 08:58:56

Ilustrasi. Tampak Jokowi di NTT saat hujan-hujan di sawah.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan Komisi IV DPR RI secara resmi dengan tegas menolak keras wacana pemerintah untuk melakukan impor beras. Mengingat, ungkap Sudin, rencana impor beras 1 juta ton tersebut sudah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan gejolak bagi para petani.

Penegasan tersebut ditekankan Sudin saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan jajaran serta Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran, di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3).

"Mengingat, begitu merebak informasi rencana impor beras, maka akan menimbulkan terjadinya gejolak harga di tingkat petani yang saat-saat ini sudah mulai terindikasi di sejumlah wilayah tanah air. Dampak yang ditimbulkan dari merebaknya informasi wacana impor beras tidak main-main dan gejolak yang sangat besar," ujar Sudin.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengusulkan jikalau produksi beras dalam negeri betul-betul meningkat dan surplus sebagaimana klaim pemerintah maka seharusnya Kementan mencari terobosan sehingga produk tersebut justru dapat diekspor dan bisa menyanggah rencana impor.

Selain itu, legislator dapil Lampung I itu mengingatkan Kementan untuk membenahi tata kelola dalam beragam sektor yang berkaitan dengan ketahanan pangan guna mengantisipasi ketersediaan pangan. Terutama, dalam menghadapi bulan puasa dan hari raya Idulfitri 2021.

"Komisi IV mengingatkan pemerintah untuk melakukan antisipasi dan tata keloa distribusi dalam negeri. Bila ada harga tinggi dari sejumlah komoditas pangan di tingkat konsumen, maka jangan sampai harga tinggi tersebut tidak dinikmati oleh pihak produsen. Jika hal itu terjadi, maka pasti ada tata kelola yang salah," ujar Sudin.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan telah membuat perhitungan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok berdasarkan data yang tersedia dalam rangka menjaga kecukupan pangan pokok beberapa bulan ke depan. Seperti data stok tahun sebelumnya, perkiraan produksi dalam negeri, perkiraan impor dan perkiraan kebutuhan pangan masyarakat.

Prognosa neraca pangan pokok sampai bulan Mei 2021 diperkirakan dalam keadaan cukup. "Beras diperkirakan akan surplus 12,56 juta ton, begitu juga jagung surplus 3,40 juta ton.Khusus beras surplus yang terjadi karena pada Maret dan April 2021 ini memasuki panen raya," papar Mentan Syahrul.(pun/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Beras
 
• Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton
 
• Harga Beras Naik 'Tertinggi dalam Sejarah' - 'Ini Sangat Tidak Masuk Akal karena Kita Negara Agraris'
 
• Beras Langka Jelang Ramadhan, Legislator Ingatkan Pemerintah
 
• Pemerintah Potensi Impor 5 Juta Ton Beras, Komisi IV Soroti Tajam Keberpihakan Terhadap Nasib Petani
 
• Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]