Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi IV
Komisi IV Bentuk Panja Perubahan Kawasan Hutan Babel
Saturday 25 May 2013 10:15:12

Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya Panja akan melakukan kunjungan spesifik untuk melihat secara langsung di lapangan sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRWRP Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Gubernur Bangka Belitung segenap jajarannya, Jumat (24/5) di gedung DPR.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo dari FPG, juga dibahas Usulan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bangka Belitung dengan menghadirkan Menteri Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. Disamping itu akan menghadirkan Tim Terpadu untuk mendapatkan penjelasan sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan sebab akan berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis seluas 4.452 ha.

Komisi IV DPR RI juga akan meminta penjelasan kapada Menteri Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan sehubungan dengan rencana usulan tambahan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas 22.136 ha untuk pengembangan kawasan ekonomi strategis di 5 (lima) kabupaten dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kepulauan Bangka Belitung.(wy/dpr/bhc/opn))


 
Berita Terkait Komisi IV
 
• Kebijakan Pemerintah Harus Sesuai Harapan Rakyat
 
• Titiek Soeharto Berharap Menteri Lebih Perhatikan Pembudidaya Kepiting
 
• Anggota DPR Kriitik Larangan Penangkapan Benih Lobster
 
• Komisi IV Pertanyakan Menurunnya Sejumlah Indikator Pertanian
 
• Komisi IV Pertanyakan Arah Kebijakan Dewan Kelautan Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]