Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pekerja Asing
Komisi III Temukan Masih Dijumpai TKA Asing Ilegal
2017-03-03 09:21:06

Tampak saat Tim Kunjungan Kerja Anggota Komisi III DPR RI saat meninjau Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya pada, Rabu (1/3).(Foto: andri/mr)
SURABAYA, Berita HUKUM - Tim Kunjungan Kerja Anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan masih ditemukan Tenaga Kerja Asing ilegal menyalahi prosedur perizinan yang seharusnya dan bekerja tidak sesuai skill hingga pengawasan orang asing dipertanyakan.

Seperti yang di temukan Tim Kunker Komisi III DPR RI saat meninjau Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya pada, Rabu (1/3), ada satu tenaga kerja asing ilegal yang ditahan asal Tiongkok yang menyalahi prosedur keimigrasian, dan rencanaya akan segera dideportasi.

Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan, mengatakan, pihaknya datang ke kantor Imigrasi ingin melihat langsung proses pelayanan Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya dalam melayani pembuatan dan perpanjangan paspor. Terkait dengan maraknya para imigran asing ke Indonesia, Trimedya Panjaitan mengharapkan agar imigrasi selalu melakukan pengawasan dan pengecekan secara berkala.

"Tenaga kerja asing disini adalah mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan, dan pihak Imigrasi di sini harus melakukan pengecekan secara berkala satu kali dalam satu bulan untuk memastikan bahwa orang asing itu bekerja sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya," kata Trimedya Panjaitan.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini menekankan, catatan yang penting untuk imigrasi adalah terkait pelayanan sehingga masyarakat yang sedang mengurus keperluan seperti pasport bisa dipercepat, Idealnya, kata Trimed, pembuatan pasport sehari jadi, dari mulai proses daftar, identifikasi, administrasi dan lain-lain. .

"Dalam sisi pelayanan publik bisa cepat, kita bisa ambil contoh di beberapa negara maju dalam proses pelayanan publik itu di usahakan cepat, tepat dan akurat," jelasnya.

Politisi dari Dapil Sumut ini menambahkan, untuk tercapainya itu semua yang harus di perbarui sistem administrasi, identifikasi dan lainnya. "Kami selalu mendorong, agar sistem pelayanan publik itu bisa berlangsung efektif dan cepat, dan harusnya menjadi target Kanwil KemenkumHAM untuk mempercepat sistem pelayanan di imigrasi," tandasnya.(andri,mp/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pekerja Asing
 
• Kritik Luhut Soal TKA China, Jubir AMIN: Lapangan Pekerjaan Anak Bangsa Semakin Direbut!
 
• Cegah Kasus Omicron Bertambah, Pemerintah Diminta Tutup Pintu Masuk Bagi TKA
 
• Sungkono Soroti Banyaknya Buruh Asing yang Masuk ke Indonesia
 
• 974 WNA Masuk ke Indonesia Lewat Bandara Soetta dalam 3 Hari
 
• Para Anggota DPR Mengkritisi Pemerintah yang Kembali TKA China Masuk ke Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]