JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Nurdin meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendukung proses deradikalisasi narapidana terorisme di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di tanah air. Dari masukan yang diperolehnya para sipir kesulitan membangun komunikasi karena napi teroris cenderung menutup diri.
"Laporan dari Kalapas, mereka kesulitan mendekati tahanan yang terlibat terorisme, mereka cenderung eksklusif. Ini perlu didukung BNPT dengan masuk ke Lapas," ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNPT di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).
Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin meminta proses deradikalisasi napi teroris sebaiknya dilakukan di lapas yang memang disiapkan khusus untuk mereka. "Pelaku terorisme ini biasanya meyakini satu paham. Saya khawatir apabila dicampur dengan napi lain mereka akan mempengaruhi sehingga paham ekstrim ini di lapas akan semakin berkembang," tekannya.
Ia meminta telaahan BNPT terkait rencana pembangunan lapas khusus terorisme. Wacana ini menurutnya akan dibahas dalam rapat kerja dengan Menkumham yang juga melibatkan Menkopolhukam dalam waktu dekat.
Sementara itu dalam penjelasannya Sekretaris Utama BNPT Abdurrahman Kadir menyebut sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah institusi seperti Kemenkumham, Kejaksaan dan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung program deradikalisasi. Dalam kegiatan tertentu menurutnya nama BNPT tidak dimunculkan.
"Kami tidak mengeluarkan nama BNPT, kalau muncul langsung ditolak jadi kita gunakan tangan lain. Kita kerja sama dengan pesantren dan elemen bangsa lain termasuk MOU dengan 9 ormas," pungkas dia.(iky/dpr/bhc/rby) |
