Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Capim KPK
Komisi III Masih Perdebatkan Jumlah Capim KPK
Monday 12 Sep 2011 15:04:53

Ilustrasi
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jumlah calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dipersoalkan. Untuk mencapai kesepakatan mengenai jumlah mereka yang akan diseleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tersebut, Komisi III DPR melakukan rapat internal.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy, ada dua pendapat besar terkait jumlah capim KPK yang menjadi pembahasan hari ini. "Pendapat pertama, kami hormati surat presiden dan mengikuti keputusan MK, yaitu delapan nama diproses untuk hasilkan empat nama. Pendapat kedua, komisi meminta 10 nama berdasarkan UU KPK Pasal 30 ayat 10 untuk diputuskan lima nama," kata Tjatur Sapto Edy di gedung DPR, Senin (12/9).

Ketua Fraksi PAN tersebut menambahkan, dalam sesi pertama, Fraksi Partai Demokrat dan Hanura telah memberikan pendapatnya. "Kami akan lakukan musyawah nanti. Tadi yang sudah beri pendapat Hanura dan Demokrat. Hanura memilih opsi kedua dan Demokrat opsi pertama,” tandasnya.

Namun, menurut dia, fraksi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Parpol Koalisi cenderung memiling opsi pertama. Tetapi argumentasi dalam rapat internal ini belum disampaikan. Sikapnya mereka baru jelas, setelah mengeluarkan pendapatnya nanti. “Tunggu saja hasil dari rapat internal ini,” selorohnya.(mic/rob)


 
Berita Terkait Capim KPK
 
Pansel KPK Harus Pastikan Capim-Calon Dewas Periode 2024-2029 Miliki Integritas Antikorupsi
 
'Calon Pimpinan KPK Harus Bersih dari Kasus HAM'
 
Capim KPK Loloskan 3 Jenderal Aktif, 1 Jenderal dan 1 Kombes Purnawirawan
 
Komisi III DPR Mulai Uji Capim KPK
 
Komisi III DPR Harus Segera Selesaikan Seleksi Capim KPK
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]