Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kasus RS Sumber Waras
Komisi III Kunjungi BPK Terkait Audit Pembelian Lahan RS Sumber Waras
2016-04-20 18:56:53

Komisi III Kunjungi BPK Terkait Audit Pembelian Lahan RS Sumber Waras.(Foto: andri/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yakin hasil audit transaksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait transaksi pembelian lahan RS Sumber Waras benar adanya karena
lembaga yang mempunyai otoritas untuk menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK. Dikemukakannya juga, BPK menemukan beberapa kejanggalan dalam proses audit investigasi pembelian RS Sumber Waras.

"Setelah dilakukan audit oleh BPK, ditemukan beberapa masalah, dan yang mencengangkan Komisi III adalah hasil audit kerugian negara ternyata Rp 173 miliar," ungkap Benny pada Konferensi Pers usai pertemuan dengan BPK di Gedung BPK Jakarta, Selasa (19/4) sore.

Sebagaimana diketahui, temuan semula BPK mengindikasi adanya kerugian negara mencapai 193 miliar. Namun setelah audit investigasi dilakukan nilainya menjadi Rp 173 miliar.

Benny (F-Demokrat) juga mengatakan terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan Pemprov DKI dalam proses penjualan tanah RS Sumber waras, baik yang bersifat administratif maupun hukum.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi III lainnya, Desmond J Mahesa (F-Gerindra), menambahkan DPR masih akan memperdalam hasil audit BPK dengan memanggil mantan Pimpinan KPK lalu ."Kita akan memangil mantan pimpinan KPK yang lalu karena BPK menyerahkan hasil audit yang diterima pimpinan sebelumnya," katanya.

Sementara itu, saat ditanyai mengenai tindaklanjut dari Komisi III apakah akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, Benny menyatakan, sampai pada saat ini DPR belum memandang penting untuk memanggil Ahok demi meminta keterangan.

Masih dijelaskan Benny, kunjungan Komisi III ke BPK atas dasar laporan sekelompok masyarakat yang mendatangi Komisi III dengan pengaduan kasus Sumber Waras sehingga untuk menindaklanjuti laporan itu, Komisi III wajib mengadakan rapat konsultasi dengan BPK.

"Selanjutnya Komisi III akan memantau dan mengawal sejauh mana proses hukum yang dilakukan oleh BPK," imbuhnya.(ann/mp/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Kasus RS Sumber Waras
 
• Bambang Widjojanto Usul BANI Solusi Tercepat Selesaikan Kasus Sumber Waras
 
• Wagub Minta Bantuan Kejati DKI Bongkar 'Niat Jahat' Transaksi RS Sumber Waras
 
• Lelet Usut Kasus Penjualan Lahan RS Sumber Waras, KPK Digugat ke Pengadilan
 
• Nah'.. BPK Temukan Bukti Baru, KPK Diminta tak Ragu Jadikan Ahok Tersangka
 
• KPK Digugat Ratna dan Belasan Aktivis Terkait Kasus Sumber Waras dan Reklamasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]