BOGOR, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI berjanji akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut carut marut sengketa lahan antara warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti, Bogor, Jawa Barat dengan pengembang Sentul City.
Janji itu dilontarkan oleh sejumlah anggota DPR Komisi III setelah mendengar keluhan warga kedua desa tersebut terkait sengketa lahan yang mereka hadapi.
"Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua tadi yang berkesimpulan bahwa kami akan membentuk pansus mafia tanah," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir saat memimpin dialog langsung sejumlah anggota Komisi III DPR dengan warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti, bertempat di KM 0 (nol) Desa Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/3).
Adies mengatakan, dalam pembentukan pansus ini Komisi III DPR akan bekerja sama dengan Komisi II DPR yang membawahi bidang pertanahan.
"Kita akan mulai dari sini, kita akan mulai telisik bagaimana sertifikat ini bisa keluar di tengah masyarakat menempati ratusan tahun dan juga sudah membayar PBB," ujar Adies, legislator dari Fraksi Golkar ini.
Dia juga berharap sengketa lahan antara warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti dengan Sentul City menjadi role model untuk membongkar persoalan kasus tanah di seluruh Indonesia.
"Kami akan mulai dari sini, dan hampir semua fraksi menyetujui," cetusnya.
Untuk diketahui, permasalahan sengketa lahan di Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti mencuat ketika pihak pengembang Sentul City mengklaim sepihak lahan atau tanah milik warga setempat. Bahkan pihak Sentul City disebut-sebut menghalalkan segala cara untuk menguasai lahan milik warga tersebut.
Seperti dilansir situs resmi dpr.go.id bahwa Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.(bh/amp) |
