Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Bebas Visa
Komisi III DPR: Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Bebas Visa
2017-01-20 03:29:30

Ilustrasi. Tampak puluhan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang bekerja di PLTU Tenayan Raya Riau diamankan petugas Imigrasi, Selasa (18/1).(Foto: Tribun Pekanbaru/Hendri Gusmulyadi)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan bebas Visa kepada Warga Negara Asing (WNA). Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (19/1).

"Kebijakan bebas visa itu salah sasaran. Bukan mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia, malah mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) illegal ke tanah air. Jadi yang masuk ke Indonesia bukan wisatawan tapi wisatawan kamuflase," ungkap anggota Komisi III DPR RI, Moreno Soeprapto.

Dilanjutkannya, keberadaan TKA illegal di tanah air telah menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu ia berharap agar kebijakan bebas visa ini lebih baik dikembalikan atau dihapuskan.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi III lainnya. Adies Kadir misalnya, ia mempertanyakan apakah pemerintah sudah menghitung manfaat dari kebijakan bebas visa tersebut. Jika untuk kebaikan bangsa ini, pihaknya akan terus mendukung langkah tersebut. Namun, lanjut Adies, jika banyak mudaratnya harus dievaluasi kembali, khususnya untuk China.

"Saya ingin bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Dan langkah apakah yang sudah diambil oleh Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam menangani masalah TKA ilegal ini," tanya politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Menjawab hal itu, Menkumham Yassona Laoly mengaku telah menggelar rapat dengan Menkopolhukham terkait kebijakan bebas visa tersebut. "Kebebasan visa sedang kami dalami manfaat dan mudharatnya. Kalau pariwisata kita dorong travel agent to travel agent," kata Yasonna.(Ayu/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Bebas Visa
 
• Imbas Pandemi, Pemerintah Diminta Revisi Perpres Bebas Visa
 
• Pemerintah Harus Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Ke Indonesia
 
• Perpres Bebas Visa Harus Dicabut
 
• Kebijakan Bebas Visa Perlu Dievaluasi Kembali
 
• Kebijakan Bebas Visa Tidak Datangkan Wisatawan Secara Signifikan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]