JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan bebas Visa kepada Warga Negara Asing (WNA). Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (19/1).
"Kebijakan bebas visa itu salah sasaran. Bukan mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia, malah mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) illegal ke tanah air. Jadi yang masuk ke Indonesia bukan wisatawan tapi wisatawan kamuflase," ungkap anggota Komisi III DPR RI, Moreno Soeprapto.
Dilanjutkannya, keberadaan TKA illegal di tanah air telah menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu ia berharap agar kebijakan bebas visa ini lebih baik dikembalikan atau dihapuskan.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi III lainnya. Adies Kadir misalnya, ia mempertanyakan apakah pemerintah sudah menghitung manfaat dari kebijakan bebas visa tersebut. Jika untuk kebaikan bangsa ini, pihaknya akan terus mendukung langkah tersebut. Namun, lanjut Adies, jika banyak mudaratnya harus dievaluasi kembali, khususnya untuk China.
"Saya ingin bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Dan langkah apakah yang sudah diambil oleh Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam menangani masalah TKA ilegal ini," tanya politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.
Menjawab hal itu, Menkumham Yassona Laoly mengaku telah menggelar rapat dengan Menkopolhukham terkait kebijakan bebas visa tersebut. "Kebebasan visa sedang kami dalami manfaat dan mudharatnya. Kalau pariwisata kita dorong travel agent to travel agent," kata Yasonna.(Ayu/DPR/bh/sya) |
