Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
TNI
Komisi I Setujui Calon Panglima TNI Pilihan Presiden
Thursday 02 Jul 2015 05:31:42

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq dan Calon Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Pleno Komisi I DPR RI akhirnya secara bulat menyetujui calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Ketukan palu pimpinan sidang sebagai tanda persetujuan baru dapat diambil setelah Rapat Dengar Pendapat Umum yang sebagian berlangsung tertutup berakhir pada pukul 21.15WIB.

"Bahwa Komisi I dengan ini menyetujui pemberhentian Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima TNI dan menyetujui Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI untuk selanjutnya dibawa kepada rapat paripurna DPR. Setuju?" kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq yang memimpin jalannya sidang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).

Pertanyaan ini segera disetujui oleh seluruh peserta sidang. Dalam penjelasannya Mahfudz juga menyebut beberapa fraksi menyampaikan sejumlah catatan dalam persetujuannya. Fraksi Nasdem meminta komitmen calon Panglima TNI untuk memprioritaskan industri pertahanan dalam negeri.

Sementara Fraksi Partai Golkar menurutnya menyampaikan tiga catatan penting, Panglima TNI perlu mengambil langkah terobosan dalam memenuhi kesejahteraan prajurit, mencari solusi kasus sengketa tanah milik TNI dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas pokok TNI.

Politisi FPKS ini juga memaparkan proses pengambilan keputusan berlangsung hangat namun semua sepaham keputusan akhir diambil dengan musyawarah mufakat. "Rapat internal terjadi pembahasan yang hangat tetapi putusan akhir tetap mengedepankan prinsip musyawarah mufakat karena itu kultur asli bangsa Indonesia yang harus dijaga," demikian Mahfudz.(iky/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait TNI
 
• Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP
 
• Jenderal Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Kepala Staf TNI AD
 
• Meutya Hafid: Utut Adianto Pimpin Panja Netralitas TNI Komisi I
 
• Komisi I DPR RI Sepakat Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI gantikan Laksamana Yudo Margono
 
• Aspek Netralitas Akan Jadi Sorotan Komisi I dalam RDPU Visi-Misi Calon Panglima TNI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]