Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Media
Komisi I Dorong Migrasi TV dari Analog ke Digital
2021-02-02 23:55:05

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat dan Dewan Pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).(Foto: Jaka/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Perpindahan televisi analog yang berbasis teknologi konvensional ke arah televisi digital adalah hal yang terelakkan di masa sekarang. Oleh karena itu upaya migrasi atau perpindahan itu mendapat perhatian dan sokongan dari Komisi I DPR RI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan hal tersebut saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat dan Dewan Pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).

Kharis meyakini migrasi tersebut akan membawa manfaat yang baik bagi duni pertelevisian dan masyarakat. "Switch analog ke digital salah satu manfaatnya penentuan rating bisa lebih objektif dengan feedback yang dapat langsung diperoleh," ujar politisi Fraksi PKS tersebut.

Diharapkan akan lebih banyak pihak yang dapat memantau langsung siaran televisi. Kharis pun menekankan, KPI sebagai pengawas televisi dalam negeri, juga harus bergerak dalam melakukan pemantauan dengan langsung menyesuaikan diri.

Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan turut mengapresiasi kinerja KPI, KIP dan Dewan Pers saat ini. Sebagai penjaga gawang bagi instituasi media dan penyiaran, harapannya ketiga lembaga dapat mengedepankan pengawasan dan sosialisasi bagi industri media agar dapat mengabarkan informasi yang valid dan berimbang.

Ia mencontohkan terkait informasi sumir soal vaksin Covid-19 di tengah masyarakat yang kebanyakan meragukannya. "Selain yang sangat rawan misalnya soal Undang-Undang yang belum selesai, tapi media sudah sedemikian hebat memberitakannya. Ini bagaimana peran lembaga-lembaga ini menyikapi hal tersebut," sebut Sturman dalam rapat.

Adapun politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga memberikan concern ke semua lembaga untuk mendorong sosialisasi protokol kesehatan selama pandemi ini. Di kesempatan yang sama, Ketua KPI Agung Suprio mengatakan pihaknya telah mengapresiasi kerja stasiun televisi yang mendorong iklan protokol kesehatan di medianya.(ah/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Media
 
• LSP Pers Indonesia Apresiasi Digitalisasi dan Pelayanan Prima PTUN Jakarta
 
• Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan Kemerdekaan Pers kepada Presiden
 
• LKPP Terima Pengaduan WAKOMINDO Terkait Diskriminasi Kerjasama Media di Pemerintahan Daerah
 
• Biro PP Lakukan 'Media Visit' Massifikasi Informasi Kinerja DPR dan Persiapan IPU
 
• Perselisihan Kapolrestro Depok-Wartawan Dimusyawarahkan, Kompolnas: Media Membantu Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]