Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi I DPR
Komisi I DPR Terima Senator Amerika Serikat
Thursday 01 Nov 2012 16:13:17

Penerimaan Senator Amerika Serikat Oleh Komisi I DPR, Rabu (31/10).(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR menerima Senator Amerika Serikat Richard Lucar, tujuannya untuk membicarakan isu-isu internasional, domestik dan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, pemilihan Presiden di Amerika Serikat, dan demokrasi, serta teloransi dunia.

Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan menjelaskan, Richard Lucar merupakan orang yang sudah 6 kali mememangkan pemilihan senator, jadi dia bukan orang biasa, dengan suara 87%. “Richard Lucar Sangat senior untuk isu luar negeri dan anti nuklir,” katanya Di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/10).

"Siapapun presiden di kedua negara agar hubungan baik tetap terjalin, saling mengapresiasi peranannya masing-masing, toleran dan untuk perdamaian dunia masing-masing memberikan kontribusi. “Bersahabat, saling pengertian, dan saling menghormati,” tegas Ramadhan Pohan.

Anggota DPR Helmi Fauzy dari PDIP menambahkan, pertemuan Senator Amerika Serikat dengan Komisi I juga membicarakan kemungkinan untuk lebih meningkatan kerjasama militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang memang telah disepakati bersama.

Helmi menjelaskan bahwa Richard Lucar sangat terbuka untuk meningkatkan kerjasama militer Indonesia-Amerika Serikat, baik dalam bentuk military exchange, military training, maupun juga dalam bentuk kerjasama meningkatkan kapabilitas Indonesia dalam mengelola maritim security.

Dalam Pertemuan tersebut, juga disampaikankan kabar yang menggembirakan bahwa kongres telah mengirimkan cangres note (catatan kongres) ke administration (Pemerintah) bahwa tidak ada keberatan penjualan Apache Amerika ke Indonesia. Tidak ada keberatan no objection dari Kongres maupun dari Senat untuk penjualan Apache ke Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kerjasama hubungan militer Indonesia-Amerika Serikat, akan terus ditingkatkan lagi termasuk dengan dukungan pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). “Saya pikir ini suatu kabar menggembirakan yang menunjukan bahwa restricted yang selama ini dikenakan kepada Indonesia telah berkurang,” paparnya.

Helmi mengatakan Aphace adalah suatu helikopter yang dibutuhkan, meskipun pertemuan Komisi I dengan KSAD beberapa waktu lalu bahwa mungkin saat ini prioritasnya lebih baik digunakan untuk kesejahteraan prajurit. “Tapi di kemudian hari jika ini memang diinginkan, saya pikir sudah ada tanda-tanda akan kita memberi green light apalagi amerikanya senderi telah memberikan green light penjualan aphace ke Indonesia,” katanya. (dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait Komisi I DPR
 
• Komisi I Setuju Jual Kapal Eks KRI Teluk Mandar-514 dan KRI Teluk Penyu-513
 
• Revisi UU Adminduk Harus Disegerakan
 
• DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Polemik Impor Senjata
 
• Mahfudz Siddiq: Penyelesaian Masalah Papua dalam Tataran Kebijakan
 
• Komisi I Akan Bahas Ketentuan Iklan Kampanye
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]