Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Alutsista
Komisi I DPR Minta Perawatan Alutsista Milik TNI Menjadi Perhatian Serius Kemenhan
2020-06-16 20:01:50

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP H. Syaifullah Tamliha.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Peristiwa jatuhnya pesawat jet tempur BAe Hawk 209 milik TNI Angkatan Udara pada Senin (15/6) kemarin yang waktunya cukup berdekatan dengan jatuhnya helikopter MI-17 milik TNI Angkatan Darat (6/6) menunjukkan ada masalah pada perawatan alutsista TNI yang harus menjadi perhatian serius Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Hal itu dikatakan Komisi I DPR RI H. Syaifullah Tamliha menanggapi peristiwa kecelakaan yang dialami terhadap beberapa pesawat TNI tersebut, Jakarta, Selasa (16/6).

Syaifullah mengatakan, perawatan sangat penting mengingat alutsista kita saat ini banyak yang bermasalah diantaranya karena banyak alutsista yang sudah berumur dan minimnya suku cadang.

"Kita tidak ingin peristiwa jatuhnya pesawat atau helikopter kembali terjadi karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, namun juga meninggalnya para perwira TNI yang terlatih. Sehingga pesawat dan helikopter atau kendaraan militer lainnya yang digunakan harus dipastikan benar-benar mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya," ujar Syaifullah, sesuai keterangan tertulisnya, Selasa (16/6).

Menurut dia, saat ini di semua matra TNI, masalah perawatan menjadi hal serius, karena keterbatasan perawatan membuat banyak alutsista yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kemampuan tempurnya berkurang yang juga berimbas pada kerawanan atas keselamatan anggota TNI yang menggunakannya.

Syaifullah mengatakan, salah satu kendala klasik pada perawatan dan pengadaan alutsista adalah keterbatasan anggaran pertahanan yang masih yaitu sebesar Rp 131 T atau masih di bawah 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal idealnya anggaran pertahanan tidak kurang dari 1,5% dari PDB.

"Saya melihat Kemenhan sudah berusaha memaksimalkan anggaran yang sudah ada. Diantaranya dengan menekan adanya mafia perdagangan alutsista, sehingga harga beli bisa lebih murah dibanding sebelumnya," tandasnya.

Dia juga meminta kepada Kemenhan untuk memastikan bahwa pembelian alusista dan suku cadangnya benar-benar yang berkualitas.

"Sesuai dengan medan tempur dan pertahanan di Indonesia," pungkasnya.(bh/amp)


 
Berita Terkait Alutsista
 
• TPN: Prabowo Keliru Ungkap Data Alutsista Operasi Pembebasan Irian Barat
 
• Jet Tempur Rafale Buatan Prancis dan Rencana Indonesia untuk Perkuat Alutsista, Apa Istimewanya?
 
• Komisi I Terima Penjelasan TNI Soal Insiden Tenggelamnya KRI Nanggala-402
 
• KRI Nanggala-402 Dinyatakan Tenggelam: 53 Prajurit Awak Kapal Selam TNI AL Itu Telah Gugur
 
• Pasca-Kejadian KRI Nanggala-402, Alutsista Perlu Dievaluasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]