Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi I
Komisi I: Ketegangan Korsel dan Korut Berdampak Negatif
Sunday 31 Mar 2013 10:31:57

Anggota Komisi I DPR RI, Husnan Bey Fananie.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat memandang ketegangan antara negara Korea Selatan dan Korea Utara dapat membuat keduanya berperang, lalu secara langsung akan berdampak negatif pada kehidupan di Tanah Air.

"Ketegangan di semenanjung Korea makin meningkat. Komisi I DPR mengkhawatirkan terjadinya perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara yang dapat berdampak ke wilayah ASEAN termasuk Indonesia," ujar anggota Komisi I DPR RI Husnan Bey Fananie, di Jakarta, Sabtu (30/3).

Ia menegaskan, jika Komisi I berencana melakukan kunjungan ke kedua negara yang berkonflik yang bakal dilakukan pada bulan Juli mendatang. "Semula Komisi I akan berkunjung ke kedua Korea itu dalam waktu dekat ini. Tapi, Kemenlu menyarankan agar kunjungan dilakukan sekitar bulan Juli sambil memantau perkembangan. Komisi I ingin memastikan bahwa parlemen RI punya perhatian besar bagi kelanjutan hubungan baik kedua negara," imbuhnya.

Menurutnya, komisinya telah mendiskusikan ketegangan disana membawa kekhawatiran, jika terjadi perang akan menggunakan senjata nuklir. Dengan adanya hal tersebut akan berdampak negatif kepada kehidupan berbangsa dan bernegara di nusantara, karena letak kedua negara itu berdekatan dengan Indonesia.

Hal di atas berpotensi membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diharapkan Indonesia dapat mencegah terjadinya ketegangan yang makin parah antar keduanya. Karena hubungan negara ini sangat baik dengan Korea Selatan maupun Korea Utara.

"Indonesia adalalah negara yang diharapkan dapat mendamaikan kedua Korea. Sebab, sangat sedikit negara yang berposisi netral seperti Indonesia sehingga bisa diterima kedua pihak. Indonesia juga punya peran strategis di kawasan Asia terkait kepeloporannya di ASEAN," sahutnya.

Husnan berharap, pemerintah bertindak konkret untuk menurunkan ketegangan antarkedua negara. "Pemerintah harus segera membahas persoalan itu dengan Sekretariat Asean di Jakarta agar ada sikap resmi Pemerintah RI dan Asean untuk membangun perdamaian Korut-Korsel," katanya.(rm/ipb/bhc/opn)


 
Berita Terkait Komisi I
 
• Komisi I Akan Segera Uji Kelayakan dan Kepatutan Panglima TNI
 
• Dana USO Jangan Salah Arah
 
• Komisi I DPR Setuju Ratifikasi Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir
 
• Kemenkominfo Harus Tinjau Ulang Akuisisi XL dan AXIS
 
• Kasus Cebongan Momentum Balik Perkuat Disiplin Prajurit
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]