Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
DPRK
Komisi A DPRK Aceh Utara Terancam Dipolisikan
Saturday 22 Jun 2013 18:54:02

Hidayatuddin, Salah seorang calon anggota KPU yang tidak lolos, yang saat ini sebagai ketua KPU Aceh Utara.(Foto: BeritaHUKUM.com/sul)
ACEH, Berita HUKUM - Merasa telah dicemarkan nama baiknya, 5 orang calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aceh Utara, yang dinyatakan telah gugur dari tes baca Al-Qur'an oleh Komisi A DPRK Aceh Utara, mengatakan akan melaporkan perkara penyimpangan pelaksanaan ujian tersebut ke Kepolisian.

“Kita sedang berkoordinasi dengan praktisi hukum. Dan sudah positif nanti hari Senin (24/6) saya lapor ke polisi,” kata Hidayatuddin SE, yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU Aceh Utara, menjawab pertanyaan wartawan, Sabtu (22/6).

Masalah ini memang harus dibawa ke ranah hukum, tegasnya, sebab tenggang waktu yang telah kita berikan kepada Ketua Komisi A, Amiruddin B sebagai tim seleksi ujian sepertinya tidak ada i'tikad baik untuk melakukan pengulangan ujian. Karena dengan persoalan ini juga nama mereka yang tidak lolos ujian telah dicemarkan dengan dalih bahwa mereka tidak bisa membaca Alqur'an.

"Kita menduga ada yang menunggangi DPRK, sehingga nama saya dan rekan-rekan bisa cacat di Jakarta," katanya lagi.

Yang ironi lagi, sebut Hidayat, Lailan Fajri yang merupakan mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) setempat juga tidak diloloskan oleh oleh Komisi A dengan alasan yang sama yaitu tidak mampu membaca Alqur'an.

"Ini kan sebuah pembunuhan karakter serta penghakiman sosial, " pungkasnya.(bhc/sul)


 
Berita Terkait DPRK
 
• Ismail A Jalil Terpilih sebagai Ketua DPRK Aceh Utara
 
• PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
 
• Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
 
• DPRK Aceh Utara Bahas KUPA dan PPAS-P
 
• Cek Mad: Kapasitas Fiskal di Aceh Utara Beberapa Tahun Terakhir Fluktuatif
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]