Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
TNI
Komisi 1 DPR RI Kunker ke Markas Kopassus Melihat Potret Kekuatan Alutsista
2016-03-10 23:29:46

Tampak saat Kunker rombongan Komisi I DPR RI yang didampingi Kasad Jenderal TNI Moelyono di markas Kopassus, Jakarta.(Foto: BH/yun)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rombongan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.(DPR RI) mengadakan Kunjungan Kerja (Kunker) di satuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang bertempat di Balai Komando Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung, Jakarta. Kunker tersebut termasuk di dalamnya melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kasad Jenderal TNI Mulyono.

"Komisi I melakukan kunker dengan KSAD di markas Kopassus. Kami rapat secara khusus dengan KSAD," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfud Sidiq di Makopassus, Cijantung, Jakarta Timur pada, Kamis (10/3).

Dalam kunjungannya, anggota Komisi 1 DPR membahas pembangunan kekuatan pokok minimum atau minimun essential force (MEF) yang telah berjalan sejak era Presiden SBY. Selain itu, mereka ingin melihat postur alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI.

Mahfudz Siddiq menjelaskan Kunker beserta rombongan dari Komisi I DPR RI ke Kopasus adalah rangkaian kerja anggota DPR RI ke Mabes TNI AL dan Mabes TNI AU. Komisi I ingin membahas rencana kebutuhan prajurit dari tiga angkatan untuk dimasukkan dalam penyusunan rencana kebutuhan alutsista periode 2015-2019.

"Tanggal 17 Maret nanti kami akan lakukan kunjungan ke Mabes TNI bersama panglima TNI dan 3 kepala staf angkatan. Kami akan bicarakan bagaimana postur kekuatan TNI secara terpadu, baik yang ada saat ini, maupun yang akan datang. Kami ingin tahu kebutuhan hingga tahun 2019. Setelah selesai di lingkungan TNI, baru kami akan duduk bersama Menteri Pertahanan," jelas Mahfudz Siddiq, Anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mahfudz Siddiq juga mengatakan bahwa, pihaknya sekaligus melakukan potret kekuatan alutsista TNI setiap angkatan. Sebelumnya Kementerian Pertahanan telah menyelesaikan rencana strategis tahap satu yakni tahun 2010-2014.

"Semestinya sejak 2015, Kemhan dan TNI sudah mulai masuk melaksanakan renstra modernisasi alutsista TNI tahap dua yaitu periode 2015-2019," tambah Mahfudz Siddiq.

Mahfudz Siddiq juga menambahkan bahwa, pihaknya juga mengevaluasi ketepatan dan efektivitas dari pelaksanaan rencana strategis tersebut.

"Kami juga menyimak paparan dari Kasad sebagaimana paparan Kasau dan Kasal sebelumnya, mengenai rencana TNI AD dalam menyusun kebutuhan alutsistanya untuk renstra 2015-2019," imbuhnya.(bh/yun)


 
Berita Terkait TNI
 
• Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP
 
• Jenderal Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Kepala Staf TNI AD
 
• Meutya Hafid: Utut Adianto Pimpin Panja Netralitas TNI Komisi I
 
• Komisi I DPR RI Sepakat Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI gantikan Laksamana Yudo Margono
 
• Aspek Netralitas Akan Jadi Sorotan Komisi I dalam RDPU Visi-Misi Calon Panglima TNI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]