Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Demo Buruh
Komandoi Aksi Demo, Buruh di Gugat Perusahaan Rp 2 Miliar
Wednesday 04 Sep 2013 13:54:18

Tergugat Halili duduk Bersama Umar dan dukungan penuh dari ratusan rekan-rekanya.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jakarta Utara Moch. Halili serta Umar Ketua PSP SP PT. Doosan Cipta Busana Jaya.

Kedua pengurus serikat buruh ini di gugat secara perdata di PN Jakarta Utara dengan gugatan materil sebesar Rp 2.004.000.000.

Perusahaan PT. Doasan CBJ dalam gugatannya juga menuntut agar kepengurusan baru serikat pekerja PSP SPN PT. Doosan CBJ untuk di cabut dan di batalkan karena di anggap cacat hukum. Dan ini merupakan bentuk diskriminasi perusahaan terhadap hak asasi buruh dalam berkumpul dan menyatakan sikap.

Kasus ini bermula, dari tidak di bayarnya upah buruh sesuai dengan KLH 2012 sebesar Rp 1.978.789, dan para buruh yang di Komandoi Moch Halili dan Umar melakukan aksi mogok kerja, namun pihak PT Doosan merasa di rugikan dengan aksi sepihak dari serikat pekerja.

Kuasa Hukum dari PT Doosan CBJ, Sugiharto SH, menjelaskan materi gugatan materil.

"Mereka telah melakukan aksi mogok kerja, tanpa memberitahu ke perusahaan sebelumnya dan akibatnya klien kami telah dirugikan, kami layangkan gugatan ini materil sebesar Rp. 2 miliar," ujar Sugiharto.

Sidang yang di dimulai siang hari dan di pimpin hakim Ketua Tarigan, sementara kedua buruh malang yang di gugat Rp perusahaannya mencapai Rp 2 miliar, dikuasakan kepada pengacara dari LBH Jakarta.

Sidang ini dihadiri oleh ratusan simpatisan kedua tergugat, sesama buruh yang mendukung penuh rekan mereka yang di gugat dengan membawa spanduk dukungan.

Hakim ketua Tarigan SH sempat menanyakan SK pengangkatan Moch Halili sebagai Ketua DPC SPN Jakarta Utara. Namun SK yang diminta oleh Majelis hakim belum di bawa pihak tergugat. Akibatnya sidang di tunda Selasa (11/9) pekan depan untuk melengkapi berkas-berkas yang masih kurang lengkap.(bhc/put)


 
Berita Terkait Demo Buruh
 
• Penahan 3 Mahasiswa Undip Diharapkan Diselesaikan Melalui Restorarive Justice
 
• Satuan Pamwal Ditlantas Polda Metro Lakukan Pengamanan Demo Buruh dengan Cara Ini
 
• Temui Massa Aksi Demo, Sufmi Dasco Janji Perjuangkan Aspirasi Buruh
 
• Buruh Akan Tetap Demo Besar-besaran 30 April Kepung DPR, Gak Peduli Pandemi Covid-19
 
• Rizal Ramli: Wasit Tidak Adil, Perlu Audit Forensik Komputerisasi KPU dan Bisa Kena Pidana 4 Tahun
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]