Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
BUMN
Kinerja BUMN Menurun, Pemerintah Sebaiknya Tak Tuntut Dividen
Tuesday 05 Nov 2013 16:35:34

Ilustrasi, BUMN.(Foto: bumn.go.id)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diharapkan tidak menuntut setoran dividen terlalu besar kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Soalnya, sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini, kinerja keuangan sejumlah perusahaan pelat merah tengah merosot.

“Kementerian BUMN juga jangan terlalu meminta deviden lebih, keduanya harus saling bersinergi,” kata Kepala Riset Trust Securities, Reza Priyambada saat dihubungi wartawan, Jakarta, Minggu (3/11) lalu.

Turunnya laba beberapa BUMN otomatis mempengaruhi pergerakan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tercatat laba bersih PT Bukit Asam Tbk (PTBA) hingga September 2013 turun 43,7 persen menjadi Rp1,24 triliun. Disusul penurunan laba bersih PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) sebesar turun 44,56 persen menjadi Rp347,99 miliar lebih rendah dari periode yang sama ditahun sebelumnya sebesar Rp627,78 miliar.

Sementara PT Timah Tbk (TINS) pun tercatat mengalami penurunan laba bersih sebesar 62 persen menjadi Rp141 miliar dari Rp369,9 miliar diperiode yang sama tahun lalu.

Selain BUMN pertambangan tersebut, PT Jasa Marga (Persero) juga mengalami penurunan laba bersih sebesar 15,1 persen menjadi Rp1,02 triliun dari periode sama tahun sebelumnya Rp1,21 triliun.

“Seharusnya setiap ada proyek pengembangan jalan tol harusnya jadi sentimen positif, apalagi baru-baru ini Jasa Marga menaikan tarif tolnya, seharusnya labanya naik,” ujarnya, seperti yang dikutip dari merdeka.com.

Kemudian, BUMN penerbangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mengalami penurunan sebesar USD22,04 juta pada kuartal III-2013 dari laba bersih USD56,4 juta pada periode yang sama tahun 2012. Kendati demikian, Reza memperkirakan pergerakan saham Garuda cenderung sideways di 4.800-5.100.

“Kerugian itu cukup besar, kemungkinan kerugian berasal dari penambahan biaya operasional perseroan. Jika pelaku pasar ingin masuk ke saham Garuda, perhatikan saja volume belinya,” ungkap Reza.(yud/nov/mdk/bhc/sya)


 
Berita Terkait BUMN
 
• Pakar Koperasi: Justru Erick Thohir yang Lakukan Pembubaran BUMN
 
• Kasus Dugaan Korupsi PLN Batubara, Kejati DKI Kumpulkan Data dan Keterangan Sejumlah Pihak
 
• Legislator Desak Batalkan IPO PT Pertamina Geothermal Energy
 
• Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo
 
• Komisi VI Setujui Tambahan PMN 3 BUMN
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]