Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Krisis BBM
Khawatir BBM Bersubsidi Habis Akhir Tahun, Pemerintah Anggarkan Rp 6 Triliun
Monday 26 Nov 2012 20:00:13

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudi Rubiandini.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Persediaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang dimiliki pemerintah makin menipis. Kalau Pertamina tidak pintar-pintar menyiasatinya sebenarnya stok BBM subsidi tinggal sampai tanggal 22 Desember 2012.

“Sebenarnya stok BBM subsidi itu 40 juta kilo liter lalu oleh DPR dinaikkan menjadi 44,04 juta kilo liter. Namun Pertamina pernah melaporkan ke BPH Migas kelihatannya tidak akan sampai 31 Desember 2012, tapi hanya akan berakhir di 22 Desember 2012. Bisa dibayangkan kalau 8 hari tanpa BBM bersubsidi tanpa premium hanya menggunakan Pertamax maka akan terjadi kerusuhan," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini di gedung KPK, Jakarta, Senin (26/11).

Karena khawatir tidak akan mencukupi hingga akhir tahun, menurut Rudi Pertamina akhirnya harus mencicil pasokan BBM ke SPBU. "Oleh karena itu ada upaya dari Pertamina dan BPH Migas untuk dicicil sedikit-sedikit. Kadang-kadang 2 jam dalam satu hari atau 3 jam dalam satu hari ditahan BBM bersubsidinya, ini untuk mencoba agar orang masuk menggunakan BBM non subisidi," kata Rudi.

Artinya yang bersubsidi akan dikurangi yang BBM non subsidi yang harus diadakan di SPBU. “Dengan begitu keberadaan energi tetap ada, keberadaan bensin tetap ada cuma keberadaan subsidinya saja yang ditahan dalam waktu tertentu dalam beberapa jam saja. Dengan begitu kita bisa menikmati sampai 31 Desember 2012," jelas Rudi.

Sementara itu Pemerintah berencana menambah anggaran subsidi bahan bakar minyak hingga Rp 6 triliun. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan apabila hal itu direalisir, maka akan ada perubahan strategi pengendalian BBM.
(lip6/viva/dbs/bhc/mdb)


 
Berita Terkait Krisis BBM
 
• Khawatir BBM Bersubsidi Habis Akhir Tahun, Pemerintah Anggarkan Rp 6 Triliun
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]