Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    
 
KNPI
Ketum KNPI Haris Pertama Sebut Luhut Binsar Pandjaitan Cocoknya Jadi Menteri ESDM atau KLH
2019-05-26 15:02:10

Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum (Ketum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama mengatakan, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) tidak layak menjadi Menteri Kemaritiman. Haris menilai LBP lebih cocok menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH).

Menurut Haris, selama menjadi Menteri Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan belum bisa menunjukkan keberhasilannya dalam sektor kemaritiman, salah satunya kelestarian laut.

"Kemaritiman ini kan (berkaitan) kelestariannya, kelestarian laut. Kalau di darat saja dia (LBP) tidak bisa melestarikan bagaimana mau di laut," ujar Haris kepada wartawan seusai menjadi narasumber dalam diskusi publik bertema "Membaca Kabinet Jokowi-Ma'ruf dan Prospek Pengembangan Wilayah Pesisir dan Kepulauan", di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5).

Haris juga menyinggung tentang latarbelakang LBP, yang memiliki sejarah pendidikan dari kemiliteran (Kopassus TNI-AD). Sehingga kurang memahami tentang Kemaritiman dan tidak cocok sebagai Menko Kemaritiman.

"Pak Luhut tidak layak menjadi Menko Kemaritiman, karena dia tidak tau Kemaritiman, dan itu bukan basic-nya. Dari sejarah pendidikan dan pekerjaan, dia (LBP) Kopassus. Tidak ada hubungannya dengan Maritim, jadi tidak cocok, gitu loh!!. Mending pak Luhut jadi Menteri ESDM aja, atau Pertanahan atau Kehutanan," tukasnya.

Ia pun menuturkan, LBP dikenal sebagai salah satu pengusaha yang sukses dan berpengalaman dalam mengurus hasil bumi, yakni batubara.

"Menteri (Menko) Maritim ini kan cuma pengusaha. Jadi pak Luhut ini mending ngurus batubara aja, jadi Menteri ESDM jangan Menteri Maritim," imbuhnya.

Selain itu, Haris menyarankan agar Presiden Jokowi untuk merombak susunan kabinet dan mengganti Luhut Binsar Pandjaitan.

"Solusinya buat pak Jokowi, ganti Luhut Binsar Pandjaitan," tandasnya.(bh/amp)


 
Berita Terkait KNPI
 
• KNPI: Selain Sewenang-wenang Menahan Zhang Bangcun, Ditjen Imigrasi Diduga 'Alih Profesi' sebagai Penagih Utang Investor
 
• Ketum La Ode Umar Bonte Dorong Pemerintah Segera Ambil Sikap Menyatukan KNPI
 
• Sekjen KNPI Ahmad Fauzan dan 3 Orang Diperiksa Polda Metro sebagai Saksi Pelapor
 
• Polisi Tangkap 3 dari 5 Pelaku Pengeroyokan Ketum KNPI Haris Pertama
 
• Ketum KNPI Haris Pertama Dipukuli OTK di Kawasan Cikini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]