SURABAYA, Berita HUKUM - Universitas Muhammadiyah Surabaya gelar seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah ke 47 dengan mengusung tema rekontruksi paradigma pelayanan sosial Muhammadiyah, Minggu (17/5) lalu.
Kegiatan seminar tersebut sekaligus dalam rangka menyambut Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makassar, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Serangkaian PraMuktamar Muhammadiyah ke 47 bedah buku juga di gelar dengan tema Membaca Muhammadiyah yang dilaksanakan pada, Senin (18/5).
Sementara itu dalam Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Universitas Muhammadiyah Surabaya ini, Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mengatakan saat seminar salah satu topik yang akan menjadi pembahasan adalah jihad konstitusi yang selama ini telah dilakukan Muhammadiyah selama ini yakni menolak menyerahkan harga bahan bakar minyak (BBM) ke dalam mekanisme pasar bebas.
“Kebijakan pemerintah dengan menaikan mengacu pada fluktuasi harga minyak dunia menurut kami itu bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.
Ditambahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini bahwa harga bahan bakar minyak tidak boleh disesuaikan dengan harga minyak dunia.
“Maka kami berharap dan meminta perhatikan keputusan itu, karena ini prinsip konstitusi dan sebenarnya kami sudah melayangkan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta penjelasan tinggal saja pemerintah tidak menyadari adanya keputusan itu atau akan mengabaikan keputusan konstitusi karena mengabaikan keputusan tersebut akan menyebabkan masyarakat dibawah susah,” ujarnya.
Hal tersebut dikarenakan adanya upaya pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menyerahkan harga bahan bakar minyak ke dalam mekanisme pasar bebas. Dengan di batalkannya pasal UU Migas, maka secara praktis aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
“Jika ada upaya pemerintah sudah tidak lagi mengindahkan keputusan MK maka secara tegas kita menolak menyerahkan harga bahan bakar minyak ke dalam mekanisme pasar bebas,” tukas Ketum PP Muhammadiyah dua periode ini.(dzar/muhammadiyah/bh/sya) |
