JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan di era digital yang berkembang sangat pesat, para pengusaha dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan digitalisasi usaha. Kemajuan teknologi melalui jaringan internet dapat membuka akses para pengusaha dan UMKM untuk memasuki pasar nasional dan internasional dengan biaya terjangkau.
"Digitalisasi usaha dapat memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing. Pemanfaatan teknologi dapat digunakan untuk mengakses pilihan supplier yang variatif, pemasaran digital dengan biaya terjangkau, komunikasi yang lebih mudah dengan buyer, efisiensi operasional bisnis, pilihan pembayaran yang mudah dan cepat, serta beragam manfaat lainnya," ujar Bamsoet usai memimpin rapat Pengurus Harian ARDIN Indonesia di Parle Senayan Jakarta, Jumat (21/6).
Pengurus Harian ARDIN Indonesia hadir antara lain Sekjen Hernan Heru Suprobo, Wakil Ketua Umum Berry Barita Putra, Bendahara Umum Erwin, Wakil Bendahara Yogie Siapaat, Ikang Fauwzi, Elvis Junaedi serta para pengurus pusat lainnya.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, saat ini pemerintah tengah giat mensosialisasikan program digitalisasi UMKM. Diantaranya Bank Indonesia dengan program e-farming, e-commerce, pendukung financing, dan e-payment. Selain Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif juga giat mendorong program digitalisasi UMKM dengan menggandeng pihak swasta, pemerintah daerah, dan provinsi.
"Kementerian Koperasi dan UKM telah berkolaborasi dalam mewujudkan akselerasi digital UMKM yang melibatkan sejumlah lokapasar di tanah air, yaitu Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan sejumlah marketplace lain. Kementerian Koperasi dan UKM juga menggelar bimbingan teknis untuk UMKM on boarding. Selain itu, melakukan kolaborasi dengan sejumlah kementerian/lembaga untuk akselerasi digitalisasi UMKM, yaitu Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia," kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, ARDIN Indonesia juga mendukung komitmen Presiden Joko Widodo agar Kementerian Koperasi dan UKM bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus melakukan percepatan penyediaan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh produk koperasi dan UKM melalui sistem E-Katalog LKPP.
"Untuk menyukseskannya perlu peran dari berbagai pihak, termasuk ARDIN Indonesia, agar UMKM yang ada saat ini bisa sesegera mungkin terkoneksi dengan ekonomi digital seperti e-Katalog LKPP. Mengingat ARDIN Indonesia tidak hanya diisi para pengusaha yang berasal dari korporasi besar saja. Melainkan juga berasal dari kalangan UMKM dan koperasi," pungkas Bamsoet.(MPR/bh/sya) |
