Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Penistaan Agama Islam
Ketua MPR: Unjuk Rasa Sah, Apalagi untuk Menyampaikan Aspirasi
2016-10-29 21:00:57

Ilustrasi. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan kepada wartawan.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI akan kembali berunjuk rasa 'Aksi Bela Islam' pada Jumat, 4 November mendatang.

Aksi yang kedua kali dalam mendesak Kepolisian Republik Indonesia menuntaskan kasus penistaan agama Islam yang dilakukan Basuki T. Purnama tersebut akan digelar besar-besaran di Istana Negara.

Banyak pihak mengkhawatirkan massa tersebut akan bergesekan dengan aparat keamanan dan pada akhirnya terjadi chaos atau kerusuhan.

Terkait itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan kembali mengingatkan agar kedua belah pihak baik massa pendemo dari berbagai ormas Islam dan aparat keamanan untuk sama-sama menahan diri.

"Berdemonstrasi memang hak setiap warga negara dan juga diakui oleh negara demokrasi seperti Indonesia, apalagi untuk menyampaikan aspirasi," tegasnya, Sabtu (29/10).

Sebagai Ketua MPR, Zulkifli Hasan meminta kepada para pendemo agar menggelar aksi dengan tertib dan damai sehingga pesan atau tuntutan mereka sampai. Kalau berlangsung tertib, masyarakat lain tetap merasa nyaman.

"Demo itu hak untuk menyampaikan pesan. Demo silahkan," ujar Zulkifli.

Menurut dia, jika ada aspirasi yang ingin disampaikan ke MPR, pihaknya akan terbuka dan menerima.

"Kami dari MPR jika ada aspirasi yang ingin disampaikan, kami siap menerima dan meneruskan ke pihak yang berkepentingan," ujar ketua umum PAN ini.

Sementara, bagaimana seharusnya sikap Presiden Jokowi dalam merespons demo tersebut?

Zulkifli Hasan berpendapat, tak salah Presiden Jokowi menerima delegasi dari massa ormas Islam untuk didengarkan aspirasinya.

"Kalau perlu terima saja perwakilan mereka," kata Zulkifli Hasan.(zul/rmol/kompas/bh/sya)


 
Berita Terkait Penistaan Agama Islam
 
• DICARI!!, Setelah M Kece, Pria Ini Jadi Buronan Netizen Gegara Hina Nabi Muhammad
 
• HNW Apresiasi Kinerja Polri Tangkap Terduga Penista Agama
 
• Sukmawati, Potret Sosial-Politik dan Hukum Kita
 
• Bareskrim Polri Tetapkan Ustadz Bachtiar Nasir sebagai Tersangka Dugaan TPPU
 
• Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]