JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI akan kembali berunjuk rasa 'Aksi Bela Islam' pada Jumat, 4 November mendatang.
Aksi yang kedua kali dalam mendesak Kepolisian Republik Indonesia menuntaskan kasus penistaan agama Islam yang dilakukan Basuki T. Purnama tersebut akan digelar besar-besaran di Istana Negara.
Banyak pihak mengkhawatirkan massa tersebut akan bergesekan dengan aparat keamanan dan pada akhirnya terjadi chaos atau kerusuhan.
Terkait itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan kembali mengingatkan agar kedua belah pihak baik massa pendemo dari berbagai ormas Islam dan aparat keamanan untuk sama-sama menahan diri.
"Berdemonstrasi memang hak setiap warga negara dan juga diakui oleh negara demokrasi seperti Indonesia, apalagi untuk menyampaikan aspirasi," tegasnya, Sabtu (29/10).
Sebagai Ketua MPR, Zulkifli Hasan meminta kepada para pendemo agar menggelar aksi dengan tertib dan damai sehingga pesan atau tuntutan mereka sampai. Kalau berlangsung tertib, masyarakat lain tetap merasa nyaman.
"Demo itu hak untuk menyampaikan pesan. Demo silahkan," ujar Zulkifli.
Menurut dia, jika ada aspirasi yang ingin disampaikan ke MPR, pihaknya akan terbuka dan menerima.
"Kami dari MPR jika ada aspirasi yang ingin disampaikan, kami siap menerima dan meneruskan ke pihak yang berkepentingan," ujar ketua umum PAN ini.
Sementara, bagaimana seharusnya sikap Presiden Jokowi dalam merespons demo tersebut?
Zulkifli Hasan berpendapat, tak salah Presiden Jokowi menerima delegasi dari massa ormas Islam untuk didengarkan aspirasinya.
"Kalau perlu terima saja perwakilan mereka," kata Zulkifli Hasan.(zul/rmol/kompas/bh/sya) |
