Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
MPR RI
Ketua MPR: Banyak Miliki Energi Sosial, Indonesia Bisa Melesat Menjadi Negara Maju
2016-10-11 14:46:56

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan pentingnya Kesetaraan & Keadilan untuk Provinsi-provinsi Kepulauan di Seluruh Indonesia.(Foto: @ZUL_Hasan)
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbicara soal empat konsensus berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tungga Ika, dalam sosialisasi yang digalakkan MPR disebut Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Indonesia adalah negara yang sangat beruntung memiliki semua itu.

Para pejuang kemerdekaan Indonesia dalam proses pemikiran yang panjang meletakkan dasar dan nilai-nilai yang sangat sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia dan sangat diakui dunia yakni Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa lainnya.

Namun, sangat disayangkan setelah 71 tahun bangsa ini menjaga dengan baik empat konsensus dasar tersebut, masuk era reformasi nilai-nilai luhur bangsa seperti dilupakan, hanya hafal saja tetapi tidak lagi dipahami apalagi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut diungkapkan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat didaulat membawakan keynote speech acara Focus Group Discussion dengan tema 'Menuju Negara Maritim dalam Perspektif 4 Konsensus Nasional', yang digelar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), di aula gedung DPP LDII, Jakarta, Selasa (11/10).

Diutarakan Zulkifli, sudah saatnya setiap elemen bangsa kembali kepada Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa lainnya dan lebih difokuskan kepada pemahaman dan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Zulkifl menekankan, dalam perjalanan pasca reformasi tidak bisa dinafikan bahwa banyak sekali kemajuan yang terjadi di Indonesia dan itu harus diapresiasi namun, soal luntur dan merosotnya pemahaman dan implementasi Pancasila yang harus diwaspadai.

Contoh, soal pemahaman dan pelaksanaan sila keempat yang seharusnya lebih mementingkan musyawarah untuk mencapai mufakat tapi banyak sekali musyawarah hilang berganti dengan menang-menangan yang penting menang walau dengan segala cara.

"Contoh yang paling hangat pra pilkada serentak 2017. Eforia kebebasan pilkada banyak menimbulkan potensi konflik jika isu-isu sensitif SARA dibawa ke ranah pilkada. Gesekan horizontal akan mudah terjadi. Kita berharap pilkada tidak menyinggung area sensitif SARA agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap terjaga," katanya.

Indonesia, lanjut Zulkifli, sebenarnya bisa melesat menjadi negara yang maju dalam segala hal sebab Indonesia memiliki energi sosial yang sangat banyak dan berkualitas yang muncul dari seluruh elemen masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, LDII dan lainnya.

Untuk maju, Indonesia harus memiliki sistem pembangunan nasional yang terarah, fokus dan ada prinsip kontinuitas yakni haluan negara. Dengan haluan negara, Indonesia memiliki rancangan pembangunan secara nasional dan jangka panjang. Dengan haluan negara, para kepala daerah tidak lagi memiliki visi sendiri-sendiri tapi satu visi dan misi secara nasional.

"Kami harap seluruh elemen masyarakat Indonesia mendukung munculnya sistem haluan negara," tandasnya.(der/MPR/bh/sya)


 
Berita Terkait MPR RI
 
Pimpinan MPR RI Segera Berkirim Surat Kepada DPD RI Terkait Pergantian Fadel Muhammad
 
Ketua MPR RI Bamsoet Dukung BI Terbitkan Rupiah Digital
 
Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara
 
Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat
 
Bamsoet PPHN Tampung Seluruh Aspirasi Rakyat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]