Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kasus Grand Indonesia
Ketua Komisi III Pertanyakan Kasus PT Grand Indonesia
2016-04-23 17:42:02

Ilustrasi. Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo.(Foto: dok.BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mempertanyakan sekaligus menuntut Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus penyimpangan kontrak Grand Indonesia dalam rapat kerja Komisi III dengan Jaksa Agung, HM Prasetyo di ruang rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/).

"Saya ingin mempertanyakan penyimpangan kontraks Grand Indonesia, dari semula hanya berupa gedung pembelanjaan, satu hotel dan satu parkiran. Namun kenyataannya dibuat juga apartemen dan pusat perkantoran. Celakanya, semua itu diperjualbelikan dengan harga yang tentu sangat tinggi. Sementara tidak ada pemasukan untuk negara. Hanya Rp 4,5 miliar per tahun, namun mereka menjualnya dengan harga triliunan," ujar Bambang.

Dilanjutkan politisi dari Fraksi Partai Golkar itu, BOT (built- operate-transfer) Grand Indonesia sejatinya hanya 30 tahun, namun belum mendekati selesainya masa BOT, pihak Grand Indonesia sudah memperpanjang lagi selama 20 tahun. Built operate transfer merupakan skema perjanjian bangun-guna-serah.

"Ini penting, karena banyak asset negara yang dikuasai oleh kelompok tertentu, namun tidak ada kontribusinya untuk negara. Saya berharap agar bisa diambil dan digunakan untuk kepentingan negara," tegasnya.

Kasus sejenis ini ditambahkan Bambang banyak terjadi, seperti di kawasan Senayan. Bahkan ia juga menilai hal seperti ini jugalah yang terjadi pada kasus reklamasi teluk Jakarta yang tengah hangat dibicarakan. Dimana kelompok tersebut, menguruk laut, membangun kemudian menjualnya dengan harga puluhan juta per meternya. Oleh karena itu ia berharap, Kejaksaan jeli melihat kasus seperti ini, kemudian membongkar, mengungkap dan menyelesaikannya.

Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung, HM Prasetyo berjanji akan terus mengungkap kasus yang disebutnya sebagai office tower milik Grand Indonesia ini. Namun perlu penanganan yang cermat dan hati-hati.(Ayu/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Kasus Grand Indonesia
 
• Ketua Komisi III Pertanyakan Kasus PT Grand Indonesia
 
• Laksamana Sukardi Diperiksa Kejagung Lagi Soal Kasus Grand Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]