Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Komisi Yudisial
Ketua KY: Hakim Kasus Susno Duadji akan di Proses Etika, Bila Terbukti Bodoh dalam Putusan
Tuesday 30 Apr 2013 16:34:02

Ketua Komisi Yudisial, Eman Suparman saat mendatangi Komnas HAM, Selasa (30/4).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman, siang tadi, Selasa (30/4) mendatangi Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhari - Menteng - Jakarta pusat

Eman memberikan komentar perihal kehadiranya yang hampir bersamaan dengan Pengacara Susno Duaji, Fredrik dan Firman Wijaya.

Menjawab pertanyaan wartawan prihal putusan Hakim terhadap Susno Duajdi, sehinga menjadi polemik perdebatan hukum di masyarakat Eman menjawab.

"Bahwa nomor register, nomor perkara atau apa pun itu, harus di periksa terlebih dahulu dengan teliti oleh hakim. Sebelum hakim memutuskan perkara," ujar Eman.

Hakim dapat di persalahkan, jika ditemukan ada kesalahan etika. Dan (KY) akan mempelajari putusanya terlebih dahulu, apakah salah Hakim, atau jika hakimnya tidak Profesional ini juga merupakan kesalahan Hakim.

Mengenai salinan putusan, terlebih dahulu saya akan memintanya. Dan setelah pulang dari sini saya akan tanda tangani surat permohonan guna meminta salinan putusan kasus Susno itu, sejak dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

"Ini mengenai penegakkan etika kepada hakim. Dan ini merupakan wewenang kami." ujar Eman Suparman.

Dijelaskanya, "apa yang menyebabkan hakim keliru,? Ini jelas, ini pelangaran hukum acara, yaitu bagian juga dari pelangaran etika hakim. Hakim itu kok bodoh, adalah hukum acara. Hakim tidak boleh bodoh dalam hukum acara pidana." ujarnya.

(KY) itu tidak dalam wewenang mencampuri putusan hakim, (KY) tidak membatalakan putusan hakim, (KY) tidak menyalahkan putusan hakim.

"akan kami carikan sanksi mana terhadap hakim itu nantinya. Bila pelangaran sudah kami temukan, bila ringan langsung ditindak, bila sanksi sedang kami rekomendasi pada (MA). Namun bila sanksi berat, akan kami proses," ujar Eman.

Ketika ditanya wartawan, "Apakah keleliruan hakim memungkinkan dapat membatalkan suatu putusan,"?

Eman menjawab, "sejauh ini saya belum melihat itu, namun itu sudah masuk wilayah hukum. Saya ahli hukum, namun saya menegakkan etika hakim, bukan menegakan hukum," pungkasnya.(bhc/put)


 
Berita Terkait Komisi Yudisial
 
• Pesan Haedar Nashir kepada Kader Muhammadiyah yang Terpilih Menjadi Ketua KY
 
• Ketua MPR Sepakat Dilakukan Penguatan Peran Komisi Yudisial
 
• Dosen UMS Jadi Ketua Komisi Yudisial, Busyro: Contohlah Khalifah Abu Bakar RA
 
• Komisioner KY Gugat UU KY dan UU MA
 
• Lima Calon Anggota KY Disahkan Rapat Paripurna DPR
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]