JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN), Chairul Tanjung menyampaikan tentang usulan kepada pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyuno (SBY) untuk mengurangi dan membatasi subsidi BMM. Hal itu diungkapkannya setelah Rapat Kerja Pemerintahan (RKP) 2013 di JCC Senayan Jakarta, Senin (28/1).
Saat ini besaran subsidi BBM 70% diberikan pada orang kaya, sebenarnya mereka ini tidak berhak mendapatkan subsidi.
"Pemilik kendaraan mobil pribadi ini tidak tepat mendapatkan subsidi, daripada menaikkan harga BBM, baiknya subsidi hanya pada kelompok orang yang miskin dan menengah, sehingga rakyat miskin tidak terkena dampak yang terlalu signifikan," ujar Chairul Tanjung.
KEN merekomendasikan untuk mengurangi subsidi BBM dengan cara menghapus subsidi BBM, baik itu kendaraan pribadi, dan efek lebih kecil. Sedangkan pada pemilik motor tetap di subsidi.
Ditambahkan Chairul yang juga pemilik Carrefour ini, "menurut saya subsidi bisa diberikan pada perusahaan yang menyerap tenaga kerja yang banyak dan industri yang sangat kita perlukan industri subsitusi Import, Industri pioner dari pada kita import kan lebih menguntungkan kita boleh di subsidi, kalau yang perusahaan biasa-biasa saja ngak layak mendapat subsidi," pungkasnya.(bhc/put) |
