Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kasus RS Sumber Waras
Ketua DPR Kembali Tegaskan Kepercayaannya Hasil Audit BPK Atas RS Sumber Waras
2016-06-22 21:39:37

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI, Ade Komarudin kembali menegaskan kepercayaannya pada hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas kasus RS. Sumber Waras. Hal tersebut diungkapkannya usai membuka pasar murah yang diselenggarakan PIA DPR RI di Senayan, Rabu (22/6).

"Saya sebagai orang politik percaya dengan hasil audit anggota BPK (Eddy Mulyadi Soepardi-red). Meskipun ada yang meragukannya, namun saya berada pada pihak yang mempercayai beliau," ujar Akom.

Dalam hasil audit kasus tersebut, BPK menemukan pelanggaran yang sempurna dan indikasi kerugian negara sebesar 191 Miliar. Hasil tersebut diungkapkan anggota BPK, Eddy Mulyadi kepada Komisi III DPR RI saat mengunjungi BPK beberapa waktu lalu.
Akom menilai, anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi itu merupakan auditor yang handal dan bertanggungjawab atas apa yang diauditnya selama ini, termasuk investigasi Sumber Waras. Sehingga setiap audit yang dilakukan BPK ini dinilainya sudah berdasarkan atas asas profesionalisme, dan mengabdi pada azas kebenaran dalam bertugas.

Terkait dengan keberadaan mantan politikus dalam jajaran pimpinan BPK, Akom menilai hal tersebut sama sekali tidak mengurangi keprofesionalan dari kedua orang tersebut sebagai auditor. BPK tetap bertindak sesuai standar profesionalismenya.

Apa yang diungkapkan Akom itu berbanding terbalik dengan hasil penyelidikan KPK yang mengatakan bahwa meski ada Indikasi kerugian negara namun hingga saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam kasus Sumber Waras.(Ayu/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Kasus RS Sumber Waras
 
• Bambang Widjojanto Usul BANI Solusi Tercepat Selesaikan Kasus Sumber Waras
 
• Wagub Minta Bantuan Kejati DKI Bongkar 'Niat Jahat' Transaksi RS Sumber Waras
 
• Lelet Usut Kasus Penjualan Lahan RS Sumber Waras, KPK Digugat ke Pengadilan
 
• Nah'.. BPK Temukan Bukti Baru, KPK Diminta tak Ragu Jadikan Ahok Tersangka
 
• KPK Digugat Ratna dan Belasan Aktivis Terkait Kasus Sumber Waras dan Reklamasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]