Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Nelayan
Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty'
2022-07-05 08:15:08

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat mengunjungi sejumlah rumah warga Kampung Nelayan, Cangkol, Kota Cirebon, Jawa Barat.(Foto: Kresno/nvl)
CIREBON, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengunjungi Kampung Nelayan, Cangkol, Kota Cirebon, Jawa Barat. Puan pun memastikan siap memberikan solusi dari sejumlah persoalan yang disampaikan nelayan. Dalam kunjungannya, Senin (4/7), Puan berkeliling permukiman Kampung Nelayan Cangkol.

Dalam kunjungan itu diketahui bahwa tak semua warga di permukiman ini yang berprofesi sebagai nelayan. Namun kampung ini dihuni warga bertaraf ekonomi menengah ke bawah.

Puan sempat mampir ke sejumlah rumah warga. Salah satunya rumah keluarga Sutarma yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang becak. Rumah Sutarma cukup memprihatinkan dan atapnya banyak yang rusak sehingga mengalami bocor parah apabila hujan.

"Kita akan dorong pihak pemda untuk memberi perhatian," kata Puan. Selanjutnya, Puan juga berdialog dengan para nelayan yang tinggal di lingkungan sekitar. Pada dialog yang dilakukan di bawah tenda itu, kurang lebih ada 1.500 nelayan hadir.

"Nelayan itu elemen rakyat Indonesia yang sangat penting karena memberikan manfaat bagi masyarakat. Kekayaan laut Indonesia yang luar biasa harus bisa membuat nelayan sejahtera," ungkap Puan.

Politisi fraksi PDI-Perjuangan ini bilang, nelayan harus memperoleh kemudahan fasilitas serta sarana prasarana untuk menunjang pekerjaannya. Sebab, kata Puan, nelayan merupakan salah satu pahlawan bagi kemajuan bangsa karena mereka bekerja demi menyediakan asupan gizi bagi masyarakat.

"DPR RI akan terus memperjuangkan agar nelayan makin sejahtera, yang berarti penghasilan meningkat dan bebannya berkurang," ungkapnya.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Puan. Mulai dari persoalan kapal, bahan bakar solar, cold storage, hingga asuransi yang dimiliki nelayan.

Ia meminta pun nelayan menyampaikan aspirasinya. Seorang nelayan bernama Mulyadi mewakili teman-teman satu profesinya, ia menyampaikan nelayan setempat memerlukan jembatan untuk bersandar kapal (jetty).

Sebab, menurut pria yang sudah 30 tahun berprofesi sebagai nelayan tersebut, jembatan yang ada saat ini sudah amblas dan tidak layak. Kesulitan nelayan lainnya adalah ketika hendak terbatasnya stok bahan bakar kapal di SPBU dan keharusan menyertakan surat.

"Suka dipingpong bu, lalu tidak ada solarnya. Kita asuransi kecelakaan dan kematian setiap tahun Rp150 ribu/tahun, tapi bayar preminya susah. Nelayan juga butuh GPS genggam buat ngeplot arah pulang. Kita biasa pakai Garmin tapi banyak yang rusak," sebut Mulyadi.

Puan mengatakan akan berusaha mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi nelayan di Cirebon, termasuk persoalan jembatan dermaga (jetty). Ia bahkan langsung meminta Ketua Komisi V DPR yang membidangi urusan infrastruktur untuk mengawal.

"Untuk jembatan, Pemkot koordinasi dengan Pak Lasarus Ketua Komisi V. Pompa bensin di sekitar Cangkol juga harus dipastikan solarnya ada. Insya Allah masalah-masalah tadi saya coba carikan solusinya," ujar Puan.(rdn/aha/DPR/bh/sya)




 
Berita Terkait Nelayan
 
Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty'
 
Legislator Minta KKP Dengar Permasalahan Nelayan di Daerah Agar Tak Demo Tak ke Pusat
 
Pemerintah Perlu Kaji Ulang PP Nomor 85 Tahun 2021
 
Legislator Harap Pemerintah Kaji Ulang PP Nomor 85 Tahun 2021 yang Memberatkan Nelayan
 
Nelayan Dampo Awang Bangkit Rembang Dukung Pilkada Serentak 2020 Kondusif
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
RUU Perampasan Aset Sangat Penting sebagai Instrument Hukum 'Palu Godam' Pemberantasan Korupsi
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]