Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Media
Ketua DPR Ajak Pers dan Publik Awasi Pembahasan APBN-P 2016
2016-06-01 05:36:00

Ketua DPR Ade Komarudin ketika menghadiri Press Gathering di Hotel Novotel, Batam.(Foto: jaka/iw)
BATAM, Berita HUKUM - Ketua DPR Ade Komarudin mengajak pers masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi pembahasan APBN-P 2016. Hal itu dimaksudkan supaya tidak ada pihak yang bermain dalam pembahasan yang rutin dilakukan tiap pertengahan tahun.

Hal itu disampaikannya ketika menghadiri Press Gathering di Hotel Novotel, Batam pada Jumat, (27/5) lalu. "Sebentar lagi saatnya pembahasan APBN-P, saya ingin pers dan masyarakat sama-sama memelototi pembahasan ini," ujar Akom, sapaan akrab Ade Komarudin.

Alumni UIN Jakarta ini juga menyinggung perkembangan terbaru dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN) Anggota DPR. Dirinya menjelaskan bahwa saat ini masih ada 150 dari 560 legislator yang masih berurusan dengan LHKPN. Dari 150 anggota tersebut, terbagi dalam dua kategori yakni belum melapor dan kedua belum diperbaharui.

"Yang dua tahun belum lapor untuk diperbaiki LHKPN. saya minta Pimpinan KPK untuk kirim surat ke DPR agar ada dasar untuk saya sampaikan ke anggota dewan," ujar Politisi Golkar tersebut.

Terkait hal itu, mantan aktivis HMI itu kembali mengingatkan agar proses pengawasan anggota DPR saat perumusan anggaran tidak terjebak dengan 'moral hazard'. "Kasihan DPR sudah bonyok karena banyak ditangkap, sekarang kita mengingatkan teman-teman agar tidak terjadi lagi dalam pembahasan anggaran," kata Akom.

Akom juga mendorong agar dilakukan upaya preventif agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan anggaran. "Maksud saya lebih baik kita lakukan tindakan preventif agar itu tidak terjadi lagi dalam pembahasan anggaran," tegas Akom.

"Saya tidak mau lagi ada OTT (Operasi Tangkap Tangan). Kalau enggak OTT tapi kemudian hari ada masalah. Cukup sudahlah walau mungkin 100 persen tidak," tambahnya.

Akom juga menyoroti sikap apriori yang dilakukan masyarakat ketika melihat DPR. Sehingga tindakan sebaik apapun yang dilakukan anggota DPR tidak diapresiasi masyarakat. "Sebagus apapun dibilang jelek karena sudah apriori. Apes betul dewan sekarang ini, silahkan pelototi pembahasan anggaran di Banggar. Kita cegah, jangan andalkan KPK saja," pungkasnya.(hs,mp/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Media
 
• LSP Pers Indonesia Apresiasi Digitalisasi dan Pelayanan Prima PTUN Jakarta
 
• Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan Kemerdekaan Pers kepada Presiden
 
• LKPP Terima Pengaduan WAKOMINDO Terkait Diskriminasi Kerjasama Media di Pemerintahan Daerah
 
• Biro PP Lakukan 'Media Visit' Massifikasi Informasi Kinerja DPR dan Persiapan IPU
 
• Perselisihan Kapolrestro Depok-Wartawan Dimusyawarahkan, Kompolnas: Media Membantu Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]