Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Ketua DPR: UN 2013 Salah Satu Catatan Terburuk
Tuesday 14 May 2013 09:48:52

Ketua DPR RI, Marzuki Ali.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR Marzuki Alie menyesalkan atas karut marutnya Ujian Nasional (UN) 2013. Ia menilai UN tahun ini merupakan salah satu catatan buruk dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

“UN 2013 merupakan salah satu catatan buruk. Dewan menyesalkan pelaksanaan UN tingkat SMA dan sederajat yang tidak dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah, sehingga berpotensi melahirkan ketidakadilan dan dampak psikologis peserta ujian,” sesal Marzuki dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV, di Gedung Nusantara II, Senin (13/5).

Berdasarkan hasil rapat kerja antara Komisi X dengan Kementerian dan Kebudayaan (Kemdikbud), disepakati agar hasil UN SMA dan sederajat tahun 2013 yang sedianya dijadikan syarat kelulusan dan persyaratan masuk perguruan tinggi, perlu dikaji mendalam. DPR juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UN 2013.

“Dewan mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan segera mengambil langkah tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, Kemdikbud agar menyelesaikan investigasi proses pelaksanaan pengadaan naskah dan menyerahkan hasil investigasi kepada Komisi X,” tambah Marzuki.

Kurikulum 2013 Dilaksanakan Juli

Terkait dengan Kurikulum 2013, Marzuki menyatakan bahwa Kurikulum 2013 akan dilaksanakan pada bulan Juli esok secara terbatas dan bertahap. Untuk jenjang Sekolah Dasar, target awal yang semula 30% diturunkan menjadi 5%, tingkat Sekolah Menengah Pertama menjadi 7% dan 100% untuk Sekolah Menengah Atas dan / atau Sekolah Menengah Kejuruan.

“Meskipun mendapat banyak kritikan, Kurikulum 2013 akan dilaksanakan pada bulan Juli. Untuk itu, pimpinan dewan mendorong Komisi X memperkuat pengawasan pelaksanan Kurikulum 2013,” tambah Marzuki.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi X Reni Marlinawati menyatakan bahwa Komisi X belum mengambil keputusan apapun terkait dengan Kurikul 2013. Bahkan ia menegaskan bahwa kebijakan ini belum resmi.

“Terkait dengan Kurikulum 2013, sampai saat ini Komisi X belum mengambil keputusan apapun terkait kurikulum maupun pelaksanaan, apalagi anggarannya. Kemudian, jumlah seperti yang disampaikan pimpinan tadi, hingga saat ini belum ada ketetapan pasti. Informasi yang saya terima secara informal, untuk SD sebesar 3%, SMP 5%, dan 7% untuk SMA dan SMK,” tegas Marlina.(sf/dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]