Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Kelautan
Kesepakatan Kode Etik Kelautan AS dan Berbagai Negara
Wednesday 23 Apr 2014 00:45:21

Kesepakatan tentang kode etik di laut ditandatangani di Qingdao, Cina.(Foto: Reuters)
CINA, Berita HUKUM - Amerika Serikat dan negara-negara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik mencapai kesepakatan dengan kode etik di laut untuk mengurangi peluang bentrokan yang tidak disengaja. Dengan ketegangan yang meningkat antara Cina dan negara-negara tetangganya terkait sengketa kepemilikan pulau, kesepakatan ini diharapkan bisa membuat komunikasi yang lebih baik antara kapal-kapal yang melintasi jalur laut yang sibuk.

Diberi nama Aturan untuk Pertemuan Yang Tidak Direncanakan di Laut, kesepakatan ini tidak mengikat dan tidak ada kaitannya dengan tuntutan wilayah di Laut Timur dan Laut Cina Selatan.

Namun pejabat dari Cina dan Amerika Serikat yang menandatangani kesepakatan di kota pelabuhan Cina, Qingdao, mengatakan kesepakatan menetapkan prosedur bagi kapal-kapal untuk mengurangi risiko kesalahapahaman.

Kesepakatan ini ditandangani Amerika Serikat, Jepang, Filipina, Malaysia, dan beberapa negara lainnya, termasuk Kanada dan Meksiko.

Kapal-kapal Cina dan Jepang beberapa kali terlibat ketegangan di laut karena Cina meningkatkan patroli setelah Tokyo membeli pulau-pulau yang disengketakan kedua negara pada tahun 2012.

Kepulauan yang menjadi sengketa itu disebut Senkaku oleh Jepang dan Diaoyu oleh Cina.

Cina kemudian menanggapi dengan memperluas 'kawasan pertahanan udara' yang mencakup wilayah di atas kepulauan tersebut.(BBC/bhc/sya)


 
Berita Terkait Kelautan
 
• UU Kelautan Mempertegas Keterpaduan Kebijakan dan Pengaturan di Wilayah Laut
 
• Kesepakatan Kode Etik Kelautan AS dan Berbagai Negara
 
• RUU Kelautan Diusulkan Jadi Inisiatif Pemerintah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]