Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Virus Corona
Kerumunan di Bandara Soetta Berpotensi Jadi Sumber Penularan Covid-19
2020-05-15 10:39:01

Tampak kerumunan orang di Bandara Soetta ditengah pandemi Covid-19.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Lasmi Indaryani merasa kecewa terhadap kebijakan Pemerintah yang keliru dan tidak ada langkah antisipasi dalam physical distancing di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Ia khawatir, kerumunan penumpang di Terminal 2 Bandara Soetta pada Kamis (14/5/2020) pagi akan menimbulkan klaster baru penyebaran Corona (Covid-19) akibat orang bergerombol secara padat.

"Masa untuk urusan begini penting tidak ada persiapan, antisipasi dan mitigasi. Pemerintah nampak sangat amatiran," ucap Lasmi dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (14/5). Dirinya pun tak menerima alasan yang dikemukakan oleh petugas bandara bahwa petugas terbatas dan tak bisa mengatur padatnya penumpang yang datang ke bandara.

Untuk itu, politisi Fraksi Partai Demokrat itu meminta Pemerintah untuk sementara waktu membatalkan pelonggaran PSBB bidang angkutan sebelum semua petugas di lapangan siap untuk menjaga physical distancing. "Jika betul-betul belum siap maka jangan pernah melakukan pelonggaran PSBB," usul Lasmi.

Ia mengingatkan agar Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk betul-betul bisa menjaga keselamatan manusia, tidak hanya semata-mata melayani pengusaha untuk bisnis angkutannya termasuk bisnis penerbangan. Lasmi menegaskan pelonggaran moda transportasi namun tidak diimbangi dengan penegakan protokol kesehatan maka itu bisa mengancam keselamatan rakyat Indonesia.

"Kita sama-sama melihat. Pemerintah melonggarkan transportasi tanpa melakukan protokol kesehatan yang maksimal. Kemenhub bermain-main dengan keselamatan jiwa rakyat Indonesia. Semoga saja tidak terjadi ledakan penyebaran di daerah karena kebijakan ini," tutup legislator dapil Jawa Tengah VII ini.(hs/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
• Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
• Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
• Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
• Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
• Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]