Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
BNPB
Kerjasama Multipihak, BNPB Luncurkan Buku Infografis Provinsi
Friday 28 Nov 2014 03:50:19

Dr. Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat, Data, Informasi dan Humas (Kapusdatin dan Humas) BNPB saat disela-sela acara seminar dan peluncuran Infografis Provinsi Wilayah.(Foto: BH/bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penanggulangan bencana meluncurkan buku Infografis Provinsi Wilayah. Data dasar tersebut sangat penting dalam setiap tahapan dalam penanggulangan bencana demi kemanusiaan.

Data yang bersumber dari hasil sensus penduduk dan survei skala besar, seperti sensus penduduk 2010 dan potensi desa 2011. Data-data ini kemudian diolah dan disajikan dengan satu tujuan untuk membantu penyusunan rencana dan analisis yang lebih tepat dalam menentukan jumlah populasi, termaksud kelompok rentan dan prasarana umum, yang terdampak bahaya.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Dr. Sutopo Purwo Nugroho menerangkan, pengolahan dan penyajian data tersebut terangkum dalam buku infografis provinsi, yang merupakan hasil kerjasama Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) dan badan pusat statistik (BPS) serta dukungan Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terdiri dari UNFPA, UNOCHA, WFP, dan UNDP.

"Kerjasama multipihak ini sebagai terobosan dalam memanfaatkan data terintegrasi dari berbagai pihak demi kemanusian," ungkap Sutopo, saat jumpa pers yang bertajuk 'Launching Buku Infografis Bencana dan Antisipasi Banjir Jakarta dan daerah lainnya, di Hotel Four Seasons Jakarta, Kamis (27/11).

Sementara, perwakilan UNFPA Jose Ferraris mengatakan bahwa buku Infografis akan menyediakan data yang tepat dan cepat untuk BNPB dan pelaku kemanusian dalam kebijakan perencanaan dan analisis.

Rajan Genjage kepala kantor OCHA Indonesia juga mengaharapkan publikasi ini dapat berkontribusi untuk pemerintah, pelaku kemanusian nasional dan Internasional dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan respon kemanusian.

"Buku yang memuat gambaran visual dalam bentuk peta dan grafis wilayah provinsi di Indonesia meliputi tujuh sektor yaitu, kependudukan, ketahanan pangan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta bencana," jelasnya.

Disamping buku tersebut, lanjutnya, kerjasama 'Tripartite' (BNPB, BPS, dan UNFPA) ini menghasilkan buku panduan Nasional Pengunaan Data Kependudukan dalam Penangulangan Bencana.

"Buku Panduan ini memberikan panduan rinci tentang penggunaan data kependudukan dalam semua tahap penanggulangan bencana, dari pra, saat dan pasca bencana," kata Rajan.

Sementara itu, Kapusdatin, dan Humas BNPB Sutopo juga menambahkan bahwa, penyajian data dalam Infografis dapat digunakan dalam penyusunan program kesiapsiagaan bencana ataupun dalam masa tanggap darurat.

"Tidak ada rencana penanggulangan bencana yang sukses tanpa pemanfaatan data yang ada, seperti data kependudukan atau bencana," jelas Sutopo.

Pantauan pewarta, Acara Seminar dan lounching Buku ini di hadir dari Kementrian/ lembaga terkait, Lembaga PBB, dan Lembaga non Pemerintah, seperti MPBI, MDMC, PMI, ECB dan Humanitarian Forum.(bhc/bar)


 
Berita Terkait BNPB
 
Tak Capai Kesepakatan, Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana Dihentikan
 
HNW Minta Kepala BNPB, Perkuat Lembaga yang Dipimpinnya
 
Presiden Jokowi Lantik Letjen TNI Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB, Gantikan Doni Monardo
 
Kepala BNPB: Lebih Baik Cerewet Daripada Korban COVID-19 Berderet-Deret
 
Launching Hari Kesiapsiagaan Bencana, Siap Untuk Selamat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]