JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan DPP Golkar mengusung Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat (Cagub Jabar) mendapat reaksi keras dari para kadernya yang selama ini bergerak menjalankan perintah melakukan sosialisasi pencalonan ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi.
Alasan Sekjen partai Golkar yang menyatakan dipilihnya Ridwan Kamil semata karena pertimbangan elektabilitas yang tinggi, juga tidak mudah diterima. Mengingat di provinsi lain, seperti di Sumatera Selatan, Golkar memaksakan diri mengusung calon dari kadernya sendiri yakni Dodi Reza Alex, putera kandung Gubernur petahana, padahal elektabilitasnya tidak pernah di urutan pertama.
Sementara Dedi Mulyadi sendiri dalam survei yang dirilis Indobarometer Dedi sesungguhnya memiliki peluang menang yang meyakinkan. Trend elektabilitasnya menaik dan menempati posisi kedua dengan raihan 18,9 persen dibawahnya ada Deddy Mizwar 14,2 persen.
Perwakilan Indobarometer Hadi Suprapto mengatakan, survei dilaksanakan pada 11 - 15 Oktober 2017 dengan responden sebanyak 800 orang itu memunculkan temuan baru yakni elektabilitas Dedi Mulyadi menyalip Deddy Mizwar.
"Hasilnya berbeda dari hasil survei kami beberapa waktu lalu," ujarnya dalam acara Peta dan Profil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018' di Hotel Aston Braga, Jalan Braga, Kota Bandung, Jumat (3/11) lalu.
Keputusan Golkar tidak mengusung ketua DPD Golkar Provinsi Jabar dianggap pengkhianatan terstruktur sistematis terhadap usaha dan perjuangan kader sendiri.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan, DPP Partai Golkar telah mengkhianati sistem perkaderan yang mereka bangun sendiri.
Sementara itu, Koordinator Relawan Jabar Hiji, Ahmad Lutfi menyatakan, diusungnya Ridwan Kamil sebagai Cagub Partai Golkar diduga ada deal dan kesepakatan bawah tangan berkait dengan proyek-proyek besar yang membutuhkan perlindungan politik Gubernur.
"Kami protes keras atas keputusan ini sekaligus bertanya ada deal apa antara Golkar dengan Ridwan Kamil," tegasnya, saat berkumpul di depan DPD Golkar di Bandung, (6/11).
Di pihak lain, aktivis Lingkungan Hidup Jawa Barat, Muhammad Nirwan yang getol menentang proyek Kota Meikarta menyatakan, pegang kekuasaan di Jawa Barat memang menarik, bukan semata karena penduduknya padat dan dekat dengan Jakarta tetapi proyek strategis dan besar cukup banyak sedang digarap di tanah Pasundan, salah satunya adalah proyek Meikarta yang sama kontroversialnya dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta.(bh/as)
|
