JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengecam Keputusan Presiden (Keppres) tentang gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang nominalnya mencapai 100 juta perbulan. Ia menganggap hal ini memalukan dan menciderai rakyat Indonesia mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami defisit.
"Keppres ini sangat memalukan dan menciderai hati nurani rakyat Indonesia!" ungkap Mardani, melalui rilis yang diterima Parlementaria, Senin (28/5).
Mardhani sebenarnya mendukung adanya lembaga ini sebagai upaya penguatan ketatanegaraan bangsa Indonesia, namun ia menyayangkan Keppres tentang gaji BPIP yang dinilainya sangat membebani negara dengan anggaran yang tidak sedikit. "Tidak tanggung-taggung, dana yang disiapkan setidaknya bisa mencapai Rp1,3 milyar per orang selama satu tahun," jelasnya.
Lebih lanjut, legislator F-PKS itu, di tengah perekonomian Indonesia yang berat; rupiah melemah, daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi sulit, utang melangit, menggaji besar Tim BPIP adalah langkah yang kurang bijaksana.
"Masih banyak agenda pemanfaatan anggaran yang lebih penting untuk mendongrak perekonomian rakyat. Di sinilah perlunya pemerintahan yang cakap, peka dan memiliki empati yang kuat akan rakyat," ujar pria kelahiran Jakarta itu.
Ketua DPP PKS itu mengatakan, seharusnya pemerintah mmencontohkan Malaysia yang memotong gaji para menteri karena ekonomi sedang tidak stabil. "Malu, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yang diluar batas kemampuan. Malaysia malah mengurangi gaji para menterinya, kita malah menetapkan seenaknya," ujarnya.
Ia menuturkan seharusnya para elit menerapkan prinsip Pancasila tentang semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Prinisp Pancasila harusnya diperlihatkan oleh elitnya, tapi ini gimana mau menerapkan Pancasila jika langkah awalnya jauh dari semangat Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tutupnya.(rnm/sc/DPR/bh/sya) |
