JAKARTA, Berita HUKUM - Para Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota merupakan jabatan yang sangat strategis dalam mewujudkan persatuan dan pembangunan bangsa serta mencegah potensi ancaman bangsa.
Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan II bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada tahun 2015 dan 2017, di Gedung Badan Pengembangan SDM Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (24/5).
"Para Bupati dan Walikota adalah penguasa tunggal di wilayah masing-masing, jika ada jarum jatuh di wilayah bapak pasti akan segera tahu, karena masyarakat akan segera melaporkannya, sehingga bapak lebih tahu apa yang akan terjadi sejak awal dan dapat mengantisipasinya dengan kebijakan-kebijakan yang ada," ulas Panglima TNI.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menuturkan bahwa Undang-Undang di Indonesia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara bebas aktif yang bukan bangsa aggressor, sehingga TNI sebagai alat pertahanan hanya untuk melindungi bangsa dan bukan untuk menyerang negara lain. "Sejarah membuktikan bahwa TNI selalu bersama-sama rakyat mempertahankan dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari segala bentuk ancaman," ucapnya.
Panglima TNI mengingatkan bahwa NKRI bukan milik suatu golongan, agama atau suatu suku, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. "Apabila tidak ada Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu bukan Indonesia, itulah keindonesiaan kita, jangan membuat pertentangan tetapi kita harus tetap utuh dan menjadi satu," ungkapnya.
Panglima TNI menginginkan seluruh Kepala Daerah memiliki visi dalam rangka mengamankan wilayahnya dan bersinergi bersama TNI untuk menjaga persatuan bangsa dan meningkatkan pembangunan di wilayah. "Bapak punya Dandim, Danramil dan Babinsa, manfaatkan mereka untuk mendukung tugas tugas Bapak dalam rangka mewujudkan stabilitas politik, keamanan dan kesejahteraan serta pembangunan," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengutip ucapan Presiden RI Ir. Joko Widodo yang mengatakan bahwa Pancasila harus diamalkan, harus dikonkritkan serta harus diimplementasikan dalam hidup berbangsa dan bernegara serta dalam kehidupan sehari-hari. "Saya yakin akan menjadi fundamental yang kokoh dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada serta dapat percaya diri dalam menyongsong masa depan dari ancaman yang semakin nyata dan perlu antisipasi sejak dini," ungkapnya.
Di akhir pembekalannya, Panglima TNI mengatakan bahwa Indonesia mempunyai peluang ekonomi yang sangat luar biasa di dunia internasional dan harus belajar dari pengalaman krisis serta depresi ekonomi yang pernah terjadi. "Mari kita sama-sama berpacu membangun daerah kita masing-masing, mari investasi sebanyak-banyaknya dengan memberikan peluang yang besar, negoisasikan apa yang didapat oleh tenaga kerja dan apa yang didapat oleh ekonomi lanjutan," tuturnya.
Sementara itu dihadapan awak media terkait sepenggal puisi yang dibacakan, Panglima TNI mengatakan bahwa melihat sesuatu itu harus sesuai dengan konteks yang disampaikan, karena ancaman nyata saat ini yang paling berbahaya antara lain adalah imigrasi. "Imigrasi itu bukan pengungsian, seperti yang dikatakan Presiden RI Joko Widodo bahwa kompetisi global antar negara sekarang sudah meningkat menjadi kompetisi antar manusia yang tidak mengenal batas negara dan berusaha mencari tempat menjanjikan kehidupan yang lebih baik," jelasnya.
Panglima TNI menjelaskan bahwa, imigrasi dapat menyebabkan penduduk asli menjadi terpinggirkan. "Dari imigrasi bisa kita lihat, dahulu di Amerika ada suku Indian, sekarang hampir punah, di Australia ada suku Aborigin sekarang juga hampir tidak ada lagi dan suku Melayu di Singapura, sehingga puisi itu mengingatkan apabila kita tidak waspada nanti akan banyak anak cucu kita sama seperti Jaka (nama tokoh dalam puisi Tapi Bukan Kami Punya) yang menjadi terpinggirkan," pungkasnya.(TNI/bh/sya)
|
