JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga saat ini, 40 perusahaan asing sudah memegang izin prinsip pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Masing-masing perusahaan memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU.
“Itu artinya, sejumlah 800.000 SPBU milik asing akan menguasai Indonesia. Bayangkan, nantinya seluruh kebutuhan minyak harus dibeli di perusahaan asing dan asing akan menguasai seluruh produksi Indonesia dari hulu ke hilir, termasuk warung-warung," kata pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Revrisond Baswir, yang akrab disapa Sony, dalam diskusi publik “Menata Ulang Indonesia” di gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, yang digelar Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, beberapa waktu lalu.
Jadi katanya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, didukung atau ditolak, juga merupakan pertarungan antarkelompok kapitalis asing di Indonesia. "Ini pertarungan kapitalis pertambangan dan indsutri otomotif," katanya.
Dikatakan, bebas subsidi BBM artinya bangsa Indonesia dipaksa konversi ke BBM produk asing pertamax. “Maka, SPBU milik Cevron, Shell, Petronas akan merajalela di negeri ini. Dari sini terlihat jelas, jika harga BBM dinaikkan, siapa yang dirugikan dan siapa sebaliknya yang diuntungkan,” katanya.
Dia menegaskan, semua pihak yang berpendapat pro maupun kontra, mewakili kapital industri. “Perusahaan otomotif jelas dirugikan. Namun calon pemilik SPBU asing, akan sangat diuntungkan, apalagi Wapres Boediono sudah menetapkan bahwa tahun 2015, Indonesia harus bebas subsidi BBM,” katanya.
Sony pun menyatakan, hingga tahun 2010 lalu, dari total seluruh kebun sawit di Indonesia, yang diselenggarakan oleh BUMN hanya 7,8%. Sebagian besar atau 90% lebih diselenggarakan oleh perusahaan asing.
"Inilah ekspansi kapitalisme besar-besaran. Jadi negara sudah kalah dalam dalam konteks perekonomian. Negara tidak lagi menguasai sumber-sumber alam, bahkan untuk mengaturnya saja tidak akan bisa. Ketika alat produksi dikuasai asing maka kekuatan politik dan kekuatan legal jelas dikuasai kapitalisme," urainya.
Kaum kapitalis inilah yang ada dibalik amandemen UU KPK. "Ada proses pelumpuhan lembaga negara. Itu akan merebak ke BPK dan banyak lagi. Jadi negara ini sudah tidak mampu melindungi diri sendiri, apalagi melindungi rakyat," tegasnya.
Dalam kasus korupsi, Sony menyatakan, korupsi di Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa melibatkan pelaku usaha. Namun uniknya, baru sedikit konglomerat yang terjerat hukum.
“Baru pejabat publik saja yang bisa diseret oleh KPK maupun lembaga peradilan. Yang terjadi sebenarnya, inilah pelemahan negara sehingga rakyat semakin antipati terhadap pejabat publik," kata Sony.
Pada kenyataannya, total anggaran belanja Indonesia hanya 18% atau hanya Rp 1.500 triliun dari total produksi domestik bruto (PDB) Indonesia, yakni Rp 7.500 triliun. Karena itu, perlu menata ulang Indonesia, menata alat-alat produksi hingga ke akar. “Ini cuma bisa dilakukan dengan cara revolusi sosial,” tandasnya. (bhc/rat)
|
