JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan Kementerian Pekerjaan Umum meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program percepatan penanganan dampak banjir. Tanggap darurat hingga akhir Februari, sedangkan perbaikan jalan yang bersifat permanen baru bisa dilaksanakan setelah musim hujan selesai.
"Saya diminta mempercepat proses penanganan dampak banjir, dan Bapak Presiden menyarankan pada saya agar meminta bantuan Panglima TNI, dan KSAD dalam mempercepat pelaksanaan tanggap darurat yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum," Menteri PU Djoko Kirmanto menjelaskan hal ini seusai rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jumat (7/2) siang.
Menurut Djoko, pukul 15.30 WIB nanti, ia bersama dengan KSAD akan melakukan pembicaraan terkait bantuan untuk percepatan pelaksanaan tanggap darurat tersebut.
Dalam rapat terbatas tadi, Djoko melaporkan kepada Presiden SBY mengenai tahap penanganan dampak banjir. Tahap pertama adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat. "Mengerjakan apa saja sebelum kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang permanen," ujar Menteri Djoko.
Tanggap darurat akan berlangsung hingga akhir Februari ini. "Jika menunggu musim hujan selesai jalanan akan menjadi makin parah, dan akan menganggu transportasi serta distribusi barang," Djoko menambahkan. Untuk perbaikan atau pengaspalan yang bersifat permanen baru bisa dilaksanakan setelah musim hujan selesai.
"Tanggap darurat kita lakukan sampai akhir musim hujan, diperkirakan akhir Februari. Mulai awal Maret itu sudah kita lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerusakan-kerusakan jalan terdampak banjir yang saat ini kita hadapi," Djoko Kirmanto menambahkan.(fbw/pdn/bhc/rby) |
