JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memantau realisasi subsidi yang dialokasikan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) 2013, khususnya terkait dengan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Rofiyanto Kurniawan berharap, kuota sebesar 46 Juta kilo liter dapat direalisasikan sesuai target. Sehingga tidak memberikan tekanan bagi ketahanan APBN tahun ini.
"Dari segi itu paling tidak volumenya tetap bisa dijaga. Targetnya kan 46 juta kilo liter, kalau lebih ya jangan banyak-banyaklah. Jangan sampai 50 juta kilo liter," kata Rofiyanto di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (26/2).
Menurut Rofiyanto, pihaknya terus melakukan konsolidasi di tingkat internal pemerintah. Konsolidasi tersebut dilakukan guna memastikan agar target tersebut tidak terlampaui pada akhir tahun nanti.
Ia menjelaskan, saat ini pembengkakan subsidi BBM yang terjadi masih bisa disiasati oleh pemerintah. Namun ke depannya harus ada langkah kongkret khususnya dari otoritas terkait untuk dapat lebih menjaga kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
"Pembengkakan subsidi sudah kita hitung. Cuma kan untuk menutup itu kita masih lihat apa saja pendapatan dan belanja yang bisa kita saving," tuturnya.(kmn/wid/es/skb/bhc/rby) |
