Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pangan
Kementan Target Penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Rp 2 Triliun
Sunday 03 Mar 2013 10:17:53

Mentan Suswono saat ditanyai para wartawan di depan gedung KPK.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Pertanian menargetkan penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) hingga Rp 2 trilun tahun 2013. Pada 2012, KKP-E yang dikeluarkan mencapai Rp 900 miliar.

"Tujuannya agar makin banyak peternak yang menjadikan sapi sebagai agunan," ujar Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Sabtu (2/3).

KKP-E merupakan skim kredit yang diterapkan dengan pola penyaluran executing. Debitur nantinya diberikan modal untuk membeli pakan ternak. Modal ini diperoleh dari sekitar lima pengusaha yang bermitra dengan peternak. Pinjaman ini dikembalikan saat peternak hendak menjual sapi miliknya. Tidak dikenakan bunga untuk pinjaman ini.

Produk KKP-E telah tersedia di beberapa bank nasional, antara lain Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Mandiri dan bank Rakyat Indonesia (BRI). Peserta KKP-E juga diberikan kemudahan untuk menyalurkan hasil ternaknya ke pihak yang membutuhkan sapi potong. Selain untuk peternak, KKP-E bisa dimanfaatkan oleh nelayan, pembudidaya ikan dan perkebun. Penyaluran kredit nantinya disalurkan lewat kelompok tani dan atau koperasi.

Persyaratan adminsitrasi yang harus dilengkapi pun tak terlampau sulit. Calon debitur cukup menyertakan identitas diri yang masih berlaku dan telah melakukan usaha minimal satu tahun. Nantinya pihak terkait akan melakukan verifikasi untuk memastikan debitur bukanlah nasabah bermasalah.

KKP-E merupakan kredit investasi atau modal kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahan pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.(dry/ipb/bhc/rby)


 
Berita Terkait Pangan
 
• Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan
 
• Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional
 
• Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada
 
• Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
 
• Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]